KPK Kembali Mengguncang Indonesia: 9 Petinggi BUMN Inhutani V Terjaring OTT Terkait Suap Proyek Kehutanan

Jakarta(harianSIB.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada Rabu sore, (13/8/2025), tim penyidik KPK bergerak senyap dan mengamankan sembilan orang dalam operasi yang berpusat di kantor PT Inhutani V, Jakarta.

Kesembilan orang yang diamankan terdiri dari jajaran direksi BUMN kehutanan tersebut dan pihak swasta. Mereka diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengadaan proyek di sektor kehutanan.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi senyap ini. "Benar, telah dilakukan kegiatan OTT oleh KPK di wilayah Jakarta. Tim mengamankan sekitar sembilan orang yang terdiri dari direksi PT Inhutani V dan pihak swasta," ujar Fitroh saat dikonfirmasi wartawan.

Dalam operasi tersebut, KPK turut menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen-dokumen proyek dan sejumlah uang tunai yang diduga merupakan bagian dari suap. Kendati demikian, KPK belum merinci total nilai uang yang diamankan.

Ironi Sang Penjaga Hutan Sumatera

Penangkapan ini menjadi ironi besar. PT Inhutani V, yang merupakan anak usaha dari holding BUMN Perum Perhutani setelah merger pada tahun 2022, memiliki mandat untuk mengelola dan menjaga kawasan hutan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Seorang analis kehutanan menyebutkan, PT Inhutani V mengelola konsesi hutan seluas 480.000 hektar. "Jika jajaran direksinya terbukti korup, potensi kerugian yang ditimbulkan bukan hanya uang negara. Kerusakan ekologis akibat proyek yang dijalankan tidak sesuai aturan bisa jadi tak ternilai harganya," ujarnya.

Skandal ini juga menjadi tamparan keras bagi upaya restrukturisasi BUMN yang digadang-gadang dapat meningkatkan integritas dan kinerja perusahaan pelat merah.

OTT Terbesar Keempat di Tahun 2025

Operasi senyap terhadap Inhutani V ini menandai OTT keempat yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025, dan berpotensi menjadi yang terbesar dari segi nilai. Berikut jejak OTT KPK tahun ini:

1. Maret 2025: OTT di lingkungan Dinas PUPR Ogan Komering Ulu (OKU) terkait suap proyek infrastruktur.
2. Juni 2025: OTT terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Nasional di Sumatera Utara dengan nilai proyek mencapai Rp200 miliar.
3. 7 Agustus 2025: OTT kasus suap pengadaan alat kesehatan di RSUD Kolaka Timur yang merugikan negara Rp126 miliar.
4. 13 Agustus 2025: OTT di PT Inhutani V.

Dari tiga operasi sebelumnya, KPK berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga lebih dari Rp400 miliar. Pola yang terlihat jelas adalah sektor infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam masih menjadi ladang basah praktik suap yang melibatkan pejabat dan swasta.

Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari sembilan orang yang diamankan. Publik kini menanti pengumuman resmi status tersangka dan konstruksi perkara korupsi yang kembali mencoreng wajah BUMN Indonesia.(**)