KPU Tebingtinggi Launching RPP untuk Pendidikan Politik Masyarakat dan Pemilih Pemula

Tebingtinggi (SIB)- Untuk mengedukasi  masyarakat dan pemilih pemula, Komisi Pemilihan Umun (KPU) Tebingtinggi melaunching Rumah Pintar Pemilu (RPP), di halaman Kantor KPU Tebingtinggi Jalan Rumah Sakit Umum. Jumat (31/3).

Tampak hadir , Komisioner KPU  Sumatera Utara Nazir Salim Manik, Pj Wali Kota Tebingtinggi H OK Zulkarnaen, Kapolres AKBP Ciceu, Dandim 0204/DS, perwakilan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Ketua FKUB, Wakil Wali Kota terpilih  H Oki Donni Siregar pimpinan Parpol, kepala sekolah dan sejumlah siswa SMA  di Tebingtinggi.

Pj Wali Kota Tebingtinggi mengapresiasi terbentuknya RPP yang nantinya dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan pemilih pemula di  Tebingtinggi.

"Dengan terbentuknya RPP sebagai wadah pendidikan politik dan demokrasi kiranya dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan yang akan datang" harapnya.

Komisioner  KPU Sumut, Nazir Syarif Manik mengatakan , RPP tersebut program KPU untuk ikut serta mencerdaskan masyarakat tentang pendidikan politik dan bukan peran utama partai politik saja yang bisa memberikan pemahaman tersebut.

"Kita juga mengapresiasi  prestasi KPU Tebingtinggi, dimana KPU pada pelaksanaan Pilkada lalu dengan cepat menyampaikan informasi secara informatif kepada publik sehingga tidak terjadi berbagai permasalahan data pemilih", jelasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU  Tebingtinggi Abdul Khair mengatakan KPU  Tebingtinggi merupakan 1 dari 11 kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang telah melaunching RPP yang bertujuan memberikan pendidikan politik tentang pemilihan umum legislatif dan Pilkada.

"RPP ini masih banyak kekurangan, ke depan akan kami perbaiki tentang data-data dengan lengkap. Menyikapi adanya RPP ini, KPU Tebingtinggi akan melakukan MoU dengan kepala sekolah dan perguruan tinggi  di Tebingtinggi agar mereka nantinya mengetahui  apa pemilu itu, mencerdaskan masyarakat untuk memilih pemimpinnya di masa mendatang", katanya.

Dari amatan SIB ,  launching RPP tersebut tidak dihadiri Panwaslih Tebingtinggi dan menjadi  perbincangan apa karena KPU Tebingtinggi dilaporkan ke DKPP terkait temuan pelanggaran kode etik pada Pilkada 2017  lalu maka tidak diundang. (JAB/c)