Rabu, 22 Mei 2024 WIB
Iklan Barry Simorangkir
Iklan Kab Deli Hut SIB 54

Dibuka Wapres, Labuhanbatu Ikut Penandatanganan MoU Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik

Redaksi - Rabu, 29 Juni 2022 20:03 WIB
377 view
PDIP Perjuangan Kabupaten Simalungun
Sekretaris DPC Partai Demokrat Pematangsiantar
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut
Dibuka Wapres, Labuhanbatu Ikut Penandatanganan MoU Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
Foto: Dok/Diskominfo
MENYAKSIKAN: Kadis Penanaman Modal PTSP Labuhanbatu, Turing Ritonga (kanan) menyaksikan penandatanganan MoU Mall Pelayanan Publik oleh kepala-kepala daerah yang dipimpin Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, secara daring, Selasa
Kadis Pertanian Padang Lawas
Rantauprapat (SIB)
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyaksikan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) oleh kepala-kepala daerah, secara daring, Selasa (28/6), di Kantor DPMPTSP, Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.

Mall Pelayanan Publik (MPP) dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhanaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada MPP akan memudahkan akses masyarakat mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang memimpin upacara penandatanganan MoU itu, dalam sambutannya secara daring menyampaikan, reformasi birokrasi merupakan salah satu program besar dan strategis pemerintah. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan dengan pendekatan yang inovatif, tematik, kreatif dan berdampak luas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pemerintah bertanggungjawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara," tegas Wapres Ma'ruf Amin.[br]

Wapres menyebutkan, pengurusan akte kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian harus dapat diakses masyarakat secara praktis dan sederhana.

"MPP diselenggarakan untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. Oleh karena itu, MPP seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah Indonesia.

MPP yang telah diresmikan pada saat ini baru mencapai 57 daerah. Dengan demikian kita masih banyak memiliki pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah," jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan MPP di kabupaten/kota dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi nasional. (E5/c)

Iklan Lapas Siborongborong
Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
LabuhanbatuWapres
beritaTerkait
Wapres Iran Bakal Gantikan Presiden Raisi yang Tewas Kecelakaan Helikopter

Wapres Iran Bakal Gantikan Presiden Raisi yang Tewas Kecelakaan Helikopter

Plt Bupati dan PT KAI Teken MoU Pengangkutan Jemaah Calon Haji Labuhanbatu

Plt Bupati dan PT KAI Teken MoU Pengangkutan Jemaah Calon Haji Labuhanbatu

Polres Labuhanbatu Tangkap 60 Pengedar dan Pengguna Narkoba

Polres Labuhanbatu Tangkap 60 Pengedar dan Pengguna Narkoba

Polisi Gerebek MIS Seipinang Labuhanbatu, 1 Diamankan

Polisi Gerebek MIS Seipinang Labuhanbatu, 1 Diamankan

Polsek Bilah Hilir Tangkap Terduga Pengedar Sabu

Polsek Bilah Hilir Tangkap Terduga Pengedar Sabu

Ini 45 Nama PPK Pilkada Labuhanbatu

Ini 45 Nama PPK Pilkada Labuhanbatu

komentar
beritaTerbaru