PTPN IV Regional 1 Silau Dunia Imbau Warga Tidak Halangi Panen Sawit

Sergai(harianSIB.com)

Manajer PTPN IV Regional 1 Unit Silau Dunia, Fakhrur Rozi SP MP, mengimbau warga Desa Damakurat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), agar tidak menghalang-halangi aktivitas panen kelapa sawit di areal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya klaim lahan seluas sekitar 500 hektare di wilayah tersebut yang saat ini masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Seirampah antara pihak masyarakat setempat sebagai penggugat dan PTPN IV sebagai tergugat.

Ia menjelaskan, pada 23 Januari 2026, pihak penggugat bersama massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 200 orang melakukan pencegahan terhadap para pekerja pemanen sawit di salah satu afdeling perkebunan di Desa Damakurat Sipispis.

Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi mengganggu operasional perusahaan serta aktivitas para pekerja yang menggantungkan mata pencaharian dari kegiatan perkebunan.

"Sebagai warga negara yang baik, kita patuh dan tunduk pada mekanisme hukum. Perkara ini masih berproses di pengadilan. Kami menghimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang ada sebagai landasan konstitusional dalam bernegara," ujar Fakhrur Rozi kepada harianSIB.com, Kamis (12/2/2026).

Ia menegaskan, pihaknya menghormati hak setiap orang untuk menempuh jalur hukum. Namun demikian, ia meminta agar proses tersebut tidak disertai tindakan di lapangan yang dapat menimbulkan gesekan maupun menghambat aktivitas para pekerja.

Lebih lanjut, Fakhrur Rozi menyebutkan bahwa berdasarkan dokumen perusahaan, lahan yang disengketakan merupakan bagian dari HGU Nomor 5 yang berstatus aktif dan akan berakhir pada tahun 2034.

Status tersebut, kata dia, sah dan telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan hasil verifikasi dokumen oleh BPN Kabupaten Sergai.

Dikatakan, dasar klaim pihak penggugat dalam gugatan perdata atas objek HGU tersebut, menurutnya, merujuk pada keberadaan bentuk fisik kuburan kuno keluarga atau kerabat dengan silsilah nenek moyang para penggugat yang disebut telah dimakamkan di lokasi yang kini menjadi bagian dari areal HGU perusahaan.

"Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa lahan tersebut kepada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," pungkasnya. (*)