FKMP dan IPA Tebingtinggi Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Korwil SPPG ke Polres

Meski demikian, FKMP dan IPA menilai keputusan tersebut tidak profesional dan berpotensi melanggar ketentuan hukum.

Mereka mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17 dan 18, yang melarang pejabat bertindak sewenang-wenang atau melampaui kewenangan.

Rio menambahkan, kebijakan tersebut berpotensi menghambat laporan kegiatan dan keuangan, bahkan dapat mengganggu keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis.

"Jika ini terus terjadi, bukan hanya penerima manfaat yang dirugikan, tetapi juga para relawan yang kehilangan pekerjaan," katanya.

FKMP dan IPA juga menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam percepatan program Makan Bergizi Gratis, peningkatan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Atas dasar itu, kedua organisasi meminta Polres Tebingtinggi segera memanggil dan memeriksa Korwil SPPG BGN Kota Tebingtinggi. Mereka juga mendesak dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan selama yang bersangkutan menjabat.

Selain itu, mereka meminta Kepala Kantor Pemenuhan Pelayanan Gizi wilayah Sumut–Aceh untuk mencopot jabatan Korwil yang bersangkutan jika terbukti melakukan pelanggaran.

11 Pelajar SD Diduga Keracunan MBG di Deliserdang

Dari Dapur ke Meja Belajar: SPPG PUSAKA Tarutung Buktikan MBG Bukan Sekadar Makan Gratis

Satgas MBG Simalungun Monitoring Tiga Dapur SPPG di Kecamatan Raya

Klarifikasi SPPG Sentosa Berkah Madani Atas Berita Dapur Gunakan Tempat Pemotongan Babi

Mediasi Pemkab Taput Buntu, Supplier Tagih Pembayaran

SPPG di Sergai Layani MBG untuk 23 Ribu Penerima Manfaat 3B