Buruh Kepung Kantor DJP Sumut II, Tuntut Transparansi dan Hentikan Dugaan Kriminalisasi Pegawai

Pematangsiantar(harianSIB.com)

Puluhan orang dari berbagai organisasi serikat buruh Siantar-Simalungun menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II, Jalan MH Sitorus, Kota Pematangsiantar, Selasa (12/5/2026).

Aksi tersebut berlangsung panas, namun tetap terkendali di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa datang menggunakan mobil L300 sambil membawa pengeras suara, spanduk dan poster bertuliskan "Save Busrok" serta "Stop Kriminalisasi."

Setibanya di depan kantor pajak yang berada di pusat Kota Pematangsiantar itu, mereka langsung berorasi secara bergantian di depan gerbang yang dijaga petugas keamanan dan personel kepolisian.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai tuntutan terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan administrasi di lingkungan DJP Wilayah Sumut II. Mereka menilai ada dugaan lemahnya pengawasan hingga intimidasi terhadap pekerja yang dialami salah seorang pegawai bernama Busrok Anthony.

Baca Juga:

• SMK Teladan Pematangsiantar Berangkatkan 32 Siswa Lulusan Alfamart Class ke Dunia Kerja

Koordinator penanggungjawab aksi, Abdul Sitanggang, menegaskan, pihaknya meminta pimpinan Kanwil DJP Sumut II memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

Massa juga mendesak pembongkaran dugaan perusahaan bodong yang disebut terdaftar di sejumlah bank nasional namun diduga tidak menjalankan kewajiban perpajakan.

"Kami menilai penurunan jabatan Busrok menjadi pegawai biasa setelah mengungkap dugaan praktik kejahatan di lingkungan DJP Wilayah II merupakan bentuk intimidasi dan kriminalisasi," ujar Arif dalam orasinya.

Selain itu, massa juga menuntut transparansi data perusahaan outsourcing beserta pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, termasuk bukti pembayaran iuran.

Mereka juga menyoroti persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dugaan kegiatan fiktif di Aula Lantai 6 DJP pada November 2025, hingga tuntutan pembayaran hak pekerja yang disebut mengalami pemotongan upah.

Tak hanya itu, para pengunjuk rasa meminta kejelasan status tenaga pengamanan dalam (Pamdal) di lingkungan DJP Wilayah Sumut II, serta perlindungan hak-hak normatif pekerja sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Aksi sempat diwarnai ketegangan saat pihak humas DJP Wilayah II, Bistok Siagian, meminta hanya tiga orang perwakilan massa yang diperbolehkan masuk untuk berdialog dengan pimpinan.

Massa menolak dan meminta sepuluh orang diizinkan mengikuti pertemuan. Setelah melalui negosiasi singkat, permintaan tersebut akhirnya disetujui dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Beberapa jam kemudian, perwakilan massa keluar dari gedung usai melakukan dialog dengan pihak Kanwil DJP Sumut II.

Sementara itu, Sekretaris DPD KSPSI AGN Sumut Rio Siregar, didampingi Ketua Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI AGN Siantar-Simalungun Abdul Arif Sitanggang menyebut pertemuan tersebut menghasilkan respons positif dari pihak DJP.

"Mereka siap menindaklanjuti tuntutan kami terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan," katanya kepada wartawan.

Meski demikian, Rio mengungkapkan persoalan demosi atau penonaktifan jabatan Busrok disebut bukan kewenangan DJP Wilayah Sumut II.

"Itu ranah kantor pusat, sehingga pihak Kanwil menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan persoalan tersebut," pungkasnya. (**)

Buruh Gelar Aksi Damai di Kantor Gubernur Sumut, Desak Penyelesaian Upah dan Kewajiban BPJS

Kapolda Sumut Apresiasi May Day 2026 Berlangsung Aman dan Damai

May Day Nyaris Ricuh, 101 Terduga Perusuh dan Molotov Diamankan

750 Pekerja Rentan Sektor Sawit di Palas Terima BPJS Ketenagakerjaan

May Day, Pelindo Regional 1: Buruh Pilar Utama Kelancaran Operasional Pelabuhan

May Day 2026, Disnakerin Labura Gelar Donor Darah