Gempar dan Formasi Demo, Tuntut Pencopotan Cabdis Wilayah X

Tapteng(harianSIB.com)

Massa Gerakan Masif Perjuangan Rakyat (Gempar) dan Forum Masyarakat Adil Untuk Semua (Formas) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X di Jalan Basri Hutagalung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kamis (21/5/2026).

Mereka mendesak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, dan Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, agar segera mencopot Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Wilayah X Tapteng-Sibolga, Ahmad Dasuki Siregar.

Aksi demonstrasi mendapat pengamanan dari Kepolisian Resor Tapanuli Tengah.

Kedua aliansi membeberkan bahwa Ahmad Dasuki diduga melakukan pungutan liar (pungli) dana BOS sebesar Rp25.000 dari setiap murid di seluruh SMK dan SMA di Kota Sibolga serta Kabupaten Tapteng.

Baca Juga:

• Bhabinkamtibmas Kelurahan Sejahtera Ingatkan Warga Waspada Kejahatan Penipuan

Selain itu, Kacabdis juga diduga melakukan intervensi terhadap seluruh kepala sekolah penerima dana pembangunan revitalisasi gedung sekolah.

Simon Situmorang dalam orasinya meminta Bobby Nasution dan Kepala Dinas Pendidikan Sumut segera mencopot Ahmad Dasuki Siregar dari jabatannya sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X.

Ia menegaskan Ahmad Dasuki diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan modus memeriksa sejumlah kepala sekolah SMK, SMA negeri, dan swasta penerima dana BOS, lalu menjual nama institusi penegak hukum dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.

"Setelah melakukan pemeriksaan, oknum Kacabdis menekan setiap kepala sekolah agar mengeluarkan uang sebesar Rp25.000 dari setiap jumlah siswa dan siswi penerima dana BOS," ujarnya dikutip dari mistar.id

Sementara itu, Edyanto Simatupang dalam orasinya mengungkapkan Kacabdis diduga melakukan intervensi terhadap kepala sekolah penerima dana revitalisasi, baik di tingkat SMK maupun SMA.

Setiap kepala sekolah penerima dana revitalisasi disebut ditekan dan diinstruksikan menggunakan konsultan perencana, konsultan pengawas, hingga pelaksana pekerjaan di lapangan yang merupakan pilihan Kacabdis.

"Bila instruksi itu dijalankan, kepala sekolah hanya duduk manis dan menerima fee sebesar 10 persen," katanya.

Irwansyah Daulay menambahkan, sejak Ahmad Dasuki menjabat Kacabdis Pendidikan Wilayah X, tidak ada ruang aman dalam pelaksanaan pembangunan revitalisasi dan penggunaan dana BOS akibat tekanan serta intervensi.

"Maka dengan adanya aroma dugaan intervensi dan pungli terhadap dana BOS, kami hadir di Kantor Cabang Dinas Pendidikan ini dan meminta penjelasan langsung dari Dasuki Siregar selaku pimpinan tertinggi di kantor ini," katanya.

Tuntutan aksi diterima perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, Kasi Bidang SMK, Hisar Silaban, didampingi Kasubag Tata Usaha, A. Siregar, serta Kasi Bidang SMA, H. Tarihoran.

Hisar Silaban mengatakan saat ini Ahmad Dasuki Siregar sedang bertugas di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, yang kebetulan juga dijabatnya sebagai pelaksana tugas.

"Pernyataan sikap aksi ini kami terima dan selanjutnya tuntutan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan kami," katanya.

Setelah mendengar penjelasan perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, para peserta aksi membubarkan diri secara damai dan mendapat pengawalan dari personel Polsek Pandan serta Polres Tapteng. (*)

Bhabinkamtibmas Kelurahan Sejahtera Ingatkan Warga Waspada Kejahatan Penipuan

Vera Tampubolon br Panggabean Soroti Ketidaksinkronan Surat dan Penetapan Pengadilan

Dua Siswi SMAN 18 Medan Raih Prestasi Pada Lomba Pariwisata dan Akting

Progres Lampaui Target, Wabup Sergai Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat

Holding Sawit dan Batubara Bermarkas di Singapura, Timbul Raya Manurung Desak Ekspor Langsung

Dua Kasus Sabu Diungkap di Palas, Tiga Pria Diamankan