Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 26 Mei 2026

Kodim 0209/LB Genjot Pembangunan 242 Koperasi Merah Putih, di Labuhanbatu Sudah Rampung 34 Unit

Efran Simanjuntak - Selasa, 26 Mei 2026 13:12 WIB
97 view
Kodim 0209/LB Genjot Pembangunan 242 Koperasi Merah Putih, di Labuhanbatu Sudah Rampung 34 Unit
Foto: harianSIB.com/Efran Simanjuntak
Letkol Kav Hanung Kaptiaji SSos MIP

Rantauprapat (harianSIB.com)

Kodim 0209/Labuhanbatu terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah teritorialnya.

Program yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional itu kini mulai menunjukkan progres signifikan, dengan 95 titik koperasi telah terdaftar dari target total 242 unit di 3 kabupaten wilayah teritorial Kodim 0209/LB, yakni Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel), dan Labuhanbatu Utara (Labura).

Komandan Kodim 0209/LB Letkol Kav Hanung Kaptiaji SSos MIP, menegaskan pembangunan Koperasi Merah Putih merupakan amanah negara yang wajib dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Gerai, Pergudangan, dan Fasilitas Koperasi di Seluruh Indonesia.

"Kewajiban saya membangun 242 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah teritorial Kodim 0209 Labuhanbatu. Saat ini yang telah terdaftar sudah 95 titik," kata Letkol Kav Hanung Kaptiaji didampingi Perwira Seksi Teritorial Kapten Inf Sugianto saat ditemui di Makodim 0209/LB, Jalan Abdul Azis, Rantauprapat, Senin (25/5/2026).

Baca Juga:
Dandim menjelaskan, khusus untuk Kabupaten Labuhanbatu akan dibangun sebanyak 98 unit koperasi, terdiri dari 75 desa dan 23 kelurahan.

Hingga saat ini, sebanyak 77 unit sudah mulai dibangun dan 34 unit di antaranya telah rampung sepenuhnya. Sementara sisanya, sekitar 21 unit, masih dalam proses pencarian lahan.

"Saat ini sudah 34 unit yang sudah jadi. Bangunannya dibuat dengan ukuran standar lebar 30 meter dan panjang 20 meter," jelasnya.

Sejumlah koperasi yang telah selesai dibangun di Kabupaten Labuhanbatu tersebar di berbagai desa dan kelurahan, di antaranya Padangbulan (Kecamatan Rantau Utara), Ujungbandar, Sidorejo (Rantau Selatan), Sibargot, Tanjung Medan, Janji, Tebing Linggahara, Kampung Baru, Tebing Linggahara Baru (Bilah Barat), Kampung Bilah, Sei Tampang, Tanjung Haloban, Sidomulyo, Seitarolat (Bilah Hilir), Linggatiga, Tanjungsiram, Pematangseleng, Gunung Selamat, Kampungdalam, Meranti, S-6 Aeknabara (Bilah Hulu), Sidorukun, Tebingtinggi Pangkatan, Kampungpadang, Sennah, Tanjungharapan (Pangkatan), Seipelancang, Seinahodaris, Selatbeting (Panai Tengah), Seilumut, Seitawar, Wonosari (Panai Hilir), Tanjung Sarang Elang, Seijawijawi (Panai Hulu).

Nilai pembangunan setiap unit koperasi di Kabupaten Labuhanbatu berkisar Rp780 juta hingga Rp1,2 miliar per unit, tergantung kebutuhan dan kondisi wilayah pembangunan. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik gerai, gudang penyimpanan, hingga fasilitas pendukung seperti lapak parkir.

Program Koperasi Merah Putih dirancang sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Pemerintah menargetkan lebih dari 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia mampu menjadi pusat distribusi pangan, perdagangan hasil pertanian, hingga memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam pelaksanaannya, Presiden menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai BUMN pelaksana pembangunan fisik koperasi. Proses pembangunan dilakukan melalui metode swakelola dan skema padat karya, sehingga turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Tak hanya melibatkan TNI dan BUMN, proyek besar ini juga wajib mendapat dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Camat, lurah, hingga kepala desa diharapkan aktif membantu percepatan penyediaan lahan dan kelengkapan administrasi agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu.

"Penyediaan lahannya merupakan tupoksi pemerintah daerah. Tugas kami dari TNI bersama Agrinas fokus pada pembangunan fisiknya," jelas Letkol Hanung.

Meski pembangunan terus berjalan, berbagai kendala di lapangan masih dihadapi. antara lain persoalan status lahan milik perusahaan swasta atau BUMN, aset pemerintah daerah, hingga meningkatnya harga material bahan bangunan.

"Setelah berjalan sekitar tujuh bulan, pola pengerjaan sebenarnya sudah terbentuk. Namun kendala di lapangan masih ada, terutama terkait status lahan dan harga material yang terus naik," ungkapnya.

Kendati demikian, pihak Kodim memastikan pembangunan KDKMP tetap menjadi prioritas dan akan terus dikerjakan secara maksimal agar target pemerintah pusat dapat tercapai sesuai harapan. (**)

Editor
: Wilfred Manullang
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Kejari Labuhanbatu Tahan 2 Tersangka Korupsi
Pilkades Serentak di Leidong Labura Kondusif
Nota Persetujuan Bersama Ranperda APBD Labura 2019 Ditandatangani
KPK Periksa Ketua DPRD Labuhanbatu soal Suap ke Bupati Pangonal
Fraksi PDIP DPRD Labusel Pertanyakan PPJU Rp4,03 Miliar Lebih
Corner Shot, Senjata Karya Poltekad untuk Pasukan Khusus TNI
komentar
beritaTerbaru