Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Rabu, 03 Juni 2026

Masinton Soroti Pengangguran dan Kemiskinan Saat Sampaikan LKPJ 2025

Rosianna Anugerah Hutabarat - Rabu, 03 Juni 2026 07:00 WIB
154 view
Masinton Soroti Pengangguran dan Kemiskinan Saat Sampaikan LKPJ 2025
Foto: harianSIB.com/Rosianna Anugerah Hutabarat
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Tapteng, Selasa (2/6/2026).

Tapteng(harianSIB.com)

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menyoroti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, desa tertinggal serta keterbatasan infrastruktur dasar saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD Tapteng, Selasa (2/6/2026).

Sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Tapteng itu dipimpin Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani didampingi Wakil Ketua Disman Sihombing dan Joneri Sihite. Rapat dihadiri 17 anggota DPRD dan dinyatakan kuorum.

Turut hadir Sekretaris Daerah Tapteng Binsar Sitanggang, Plh Sekwan Rudianto Lumbantobing serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dalam penyampaiannya, Masinton Pasaribu menegaskan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Tapanuli Tengah membutuhkan perhatian serius dan penyelesaian bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Baca Juga:
"Yang dibutuhkan masyarakat kini adalah kepemimpinan yang mampu membuat perubahan, bukan mencari kesalahan, melainkan berani mengambil langkah nyata untuk memperbaiki keadaan dan mengakui kesalahan, bukan provokasi," ujar Masinton.

Menurutnya, upaya mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk DPRD sebagai representasi masyarakat.

"Inilah tantangan kita bersama. Ketika bicara tentang rakyat, maka kami berharap DPRD sebagai representasi perwakilan rakyat benar-benar mampu berjalan bersama membantu masyarakat kita yang miskin," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mendorong DPRD Tapteng untuk menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) pascabencana guna memperkuat landasan hukum pembangunan dan penanganan dampak bencana di daerah.

Masinton turut mengajak seluruh pemangku kepentingan meninggalkan pola kebijakan lama yang dinilai belum mampu membawa perubahan signifikan bagi pembangunan Tapanuli Tengah.

"Reformasi adalah kunci memutus rantai ketertinggalan. Mengambil langkah baru, merangkul inovasi dan bersama-sama membangun Tapteng yang lebih maju," ujarnya.

Terkait pembangunan Kantor Induk Pemerintahan Tapteng, Masinton menegaskan proyek tersebut belum dapat dilanjutkan karena Pemerintah Kabupaten Tapteng belum menemukan dokumen nota kesepakatan kegiatan tahun jamak (multiyears) sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Sepanjang dokumen ini tidak ada, saya tidak mau melanggar aturan," tegasnya.

Di akhir sidang paripurna, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapteng, Deni Herman Hulu, menyerahkan surat permohonan perbaikan ruas jalan rusak dari warga Desa Tapian Nauli IV dan Desa Aloban Bair, Kecamatan Tapian Nauli, kepada Bupati Tapteng untuk ditindaklanjuti. (**)

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Rapat Paripurna DPRD SU Diwarnai Interupsi, Akibat Anggota Dewan Tidak Disiplin Waktu
Tidak Kuorum, Rapat Paripurna DPRD Simalungun Ditunda
Gubsu Apresiasi Rekomendasi DPRD SU Terkait LKPj Guna Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
DPRD Tebingtinggi Sampaikan 29 Rekomendasi Atas LKPj Wali Kota Tebingtinggi 2025
Bupati Nias Akui Ada Kesenjangan Target dan Realisasi Program 2025
Bupati Batubara Sampaikan LKPJ 2025 dan Nota Ranperda di Rapat Paripurna DPRD
komentar
beritaTerbaru