Layanan Cuci Darah RSUD Sibuhuan Belum Beroperasi, Warga Keluhkan Harus Berobat ke Luar Daerah

"Semua izin sekarang harus melalui OSS. Kami masih menunggu prosesnya. Setelah izin terbit, layanan masih harus melalui tahapan kredensial dengan BPJS Kesehatan sebelum dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional," jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Padang Lawas, Nurudin Kesumajaya Samosir, menyebut kendala pada sistem OSS juga terjadi secara nasional.

Menurutnya, proses perizinan berada pada akun masing-masing instansi, sehingga penyelesaian teknis sangat bergantung pada pengelola akun tersebut. Meski demikian, pihak DPMPTSP tetap siap memfasilitasi apabila dibutuhkan koordinasi teknis.

Di tengah upaya peningkatan layanan kesehatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 setelah sebelumnya sempat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang turut menjadi perhatian dalam rapat paripurna DPRD Palas terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.

Melalui laporan Badan Anggaran yang dibacakan Anggota Banggar Sufriyadi Halomoan Hasibuan, DPRD menegaskan, APBD harus menjadi instrumen utama percepatan pembangunan daerah dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"DPRD melalui fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. APBD harus pro rakyat dan bebas dari kepentingan pribadi," ujarnya.