BRWA Dorong Komitmen Pemerintah Pada Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Pada tingkat nasional, proses politik dan pembahasan RUU Masyarakat Adat masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, belum terdapat draf RUU Masyarakat Adat versi Panitia Kerja DPR RI yang dapat diakses oleh publik.

"Terkait RUU Masyarakat Adat, pemerintah dan DPR harus mengakomodir substansi paling mendasar dari hak-hak masyarakat adat, yakni hak atas wilayah, tanah, hutan, wilayah pesisir dan laut. Kalau substansi ini tidak diakui, maka RUU Masyarakat Adat menjadi tidak relevan, sebab tidak menjawab isu utama yang dialami dan dihadapi masyarakat adat," tegasnya.

Dalam hal ini, pengakuan yang tidak mengakomodasi substansi hak tersebut pada akhirnya berisiko menjadi pengakuan yang tidak memiliki makna bagi kehidupan masyarakat adat. "Pengakuan tanpa mengakomodir poin-poin substansi tersebut adalah pengakuan palsu," tegasnya.

Di tingkat daerah, rendahnya komitmen pemerintah juga tampak dari belum tersedianya anggaran untuk menjalankan proses identifikasi, pembentukan, maupun implementasi kebijakan pengakuan hak masyarakat adat. Kondisi ini semakin menjadi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat dan daerah. (**)

SD Negeri di Mardinding Kekurangan Guru, Tapi Ada Guru Datang ke Sekolah Hanya Gajian

Gaya Hidup Konsumtif Picu Kepala Daerah Korupsi

Inampa Mitra Strategis Pemerintah Ciptakan Keselamatan Maritim

Pemkab Diminta Data Ulang Seluruh Objek Pajak di Sergai

Hasto: Kepala Daerah Dukung Jokowi Bukan Berarti Kebal Hukum

Bamsoet Sebut Pemerintah akan Selesaikan Masalah Tenaga Honorer