BRWA Dorong Komitmen Pemerintah Pada Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Toba(harianSIB.com)

Data terbaru Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menunjukkan, bahwa penambahan luas wilayah adat yang telah memperoleh pengakuan masih belum signifikan. Maret 2026, luas wilayah adat yang telah memperoleh pengakuan tercatat sebesar 7.461.307 hektar. Hingga Agustus 2026, angka tersebut hanya meningkat sebesar 79.025 hektar, menjadi 7.540.332 hektar.

" Saat ini BWRA telah meregistrasi 2.284 wilayah adat dengan total luas mencapai 36,6 juta hektar yang tersebar di 32 provinsi dan 209 kabupaten/kota. Dari jumlah ini baru 418 wilayah adat yang telah memperoleh penetapan pengakuan dari pemerintah daerah, " sebut Kepala BRWA Kasmita Widodo di Balige, Kamis (13/8/2026).

Pada rilis data wilayah adat di Sumut yang berlangsung di Topi Tao Coffee Balige di Jalan Pemandian Balige Kabupaten Toba ini, hadir juga narasumber Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara diwakili Joni Siagian dari Bagian Kemasyarakatan Desa, Asisten I Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara Satya Dharma Nababan dan Dimpos Manalu Dosen Fisipol Universitas HKBP Nomensen Medan.

Sesuai rilis BRWA lanjut Kasmita, secara luasan pengakuan di tingkat pemerintah daerah baru mencakup sekitar 7,5 juta hektar atau 20,6 persen dari total luas wilayah adat yang teregistrasi di BRWA.

Baca Juga:

• Tak Miliki Izin Produksi, Aktivitas CV Sipituhuta Sumber Konstruksi di Humbahas Dipersoalkan

"Capaian tersebut menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara wilayah adat yang telah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan wilayah adat yang telah memperoleh pengakuan dari pemerintah, " paparnya.

Kendati terdapat perkembangan dalam pengakuan wilayah adat, Kepala BRWA, Kasmita Widodo, menyoroti rendahnya komitmen pemerintah dalam memastikan pengakuan dan pelindungan hak-hak dasar masyarakat adat, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Pada tingkat nasional, proses politik dan pembahasan RUU Masyarakat Adat masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, belum terdapat draf RUU Masyarakat Adat versi Panitia Kerja DPR RI yang dapat diakses oleh publik.

"Terkait RUU Masyarakat Adat, pemerintah dan DPR harus mengakomodir substansi paling mendasar dari hak-hak masyarakat adat, yakni hak atas wilayah, tanah, hutan, wilayah pesisir dan laut. Kalau substansi ini tidak diakui, maka RUU Masyarakat Adat menjadi tidak relevan, sebab tidak menjawab isu utama yang dialami dan dihadapi masyarakat adat," tegasnya.

Dalam hal ini, pengakuan yang tidak mengakomodasi substansi hak tersebut pada akhirnya berisiko menjadi pengakuan yang tidak memiliki makna bagi kehidupan masyarakat adat. "Pengakuan tanpa mengakomodir poin-poin substansi tersebut adalah pengakuan palsu," tegasnya.

Di tingkat daerah, rendahnya komitmen pemerintah juga tampak dari belum tersedianya anggaran untuk menjalankan proses identifikasi, pembentukan, maupun implementasi kebijakan pengakuan hak masyarakat adat. Kondisi ini semakin menjadi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat dan daerah. (**)

SD Negeri di Mardinding Kekurangan Guru, Tapi Ada Guru Datang ke Sekolah Hanya Gajian

Gaya Hidup Konsumtif Picu Kepala Daerah Korupsi

Inampa Mitra Strategis Pemerintah Ciptakan Keselamatan Maritim

Pemkab Diminta Data Ulang Seluruh Objek Pajak di Sergai

Hasto: Kepala Daerah Dukung Jokowi Bukan Berarti Kebal Hukum

Bamsoet Sebut Pemerintah akan Selesaikan Masalah Tenaga Honorer