Gelar Diskusi dan Pertemuan, PGI Siap Bersinergi Lindungi Pekerja Migran Tekan Perdagangan Orang

Pematangsiantar(harianSIB.com)

Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) menjadikan pelayanan terhadap pekerja migran sebagai program utama ke depan, termasuk mendorong edukasi dan perlindungan agar terhindar dari perdagangan orang (TPPO).

Hal tersebut ditegaskan Wakil Sekretaris Umum PGI, Pdt. Lenta Enni Simbolon, saat membuka secara daring (via online) pertemuan dan diskusi dalam pelayanan gereja dan pekerja migran, di GKPS Peniel Kota Pematangsiantar, Senin (7/9/2026).

Pdt. Lenta Enni Simbolon, menyatakan pelayanan gereja terhadap pekerja migran sudah diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pekerja Migran.

"Kita hadir untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi pekerja migran. Ke depannya, program kolaborasi ini juga akan diperluas dengan edukasi agar masyarakat mendapatkan akses informasi yang sah dan lengkap soal bekerja di luar negeri," ujarnya.

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar Pimpin Apel KRYD, Sasar Geng Motor hingga Knalpot Brong

Sementara itu, Ephorus GKPS Pdt. John Christian Saragih, STh, MSc, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menegaskan gereja harus menjadi agen yang mencerahkan, melindungi, dan mengadvokasi para pekerja migran, sekaligus menolak keras praktik perdagangan orang.

"Kita ingin setiap jemaat yang bekerja di luar negeri mendapat perlindungan, tidak dieksploitasi, dan hak-haknya terpenuhi. GKPS siap berperan aktif, bahkan menjangkau ke mana pun jemaat berada termasuk menjadi mitra gereja lain di luar wilayah untuk memastikan mereka aman," ungkapnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Robert Samosir, menjelaskan bahwa saat ini pengelolaan pekerja migran telah berada di bawah Kementerian Pekerja Migran, sehingga memerlukan koordinasi lintas lembaga. Pihaknya mencatat belum ada laporan signifikan kasus TPPO di wilayah ini, namun tetap memperketat pengawasan mulai dari verifikasi calon pekerja hingga kejelasan keabsahan perusahaan penempatan.

"Kami mendukung langkah PGI dan GKPS selalu tuan rumah kali ini. Gereja juga diharapkan ikut mengawasi, terutama agar tidak ada calon pekerja yang berangkat dengan alasan kunjungan keluarga, ibadah, atau wisata, lalu akhirnya menetap dan bekerja tanpa izin resmi. Itu yang rentan menjadi korban eksploitasi," kata Robert.

Dia menambahkan, semua pihak sepakat bahwa sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan sangat penting untuk menekan angka perdagangan orang, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan memastikan setiap orang yang bekerja ke luar negeri berstatus legal dan aman.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir perwakilan akademik dan para pendeta serta tokoh masyarakat dan penegak hukum. Diskusi dan pertemuan gereja dan pekerja migran tersebut akan berlangsung selama dua hari ke depan dan berakhir pada Selasa (8/9/2026). (**)

Ichsan Batubara Kembali Pimpin PGI Sumut, Siap Tingkatkan Prestasi Menuju PON 2028

Rumah Raden Saleh Dipugar, Bakal Balik ke Desain Asli 170 Tahun Lalu

Perkuat Konsolidasi dan Pelayanan Oikoumenis, BKS PGI-GMKI Gelar Rakernas 2026 di Jakarta

HKBP dan Negara : 95 Tahun Berjalan Bersama

Sekum PGI Darwin Darmawan Raih Gelar Doktor

Ratusan Umat Kristen Padati Perayaan Paskah Oikumene dan HUT PGI di Rantauprapat