Serikat Tani Toba Nilai Alokasi Anggaran Belum Mencerminkan Kebutuhan Petani

Toba(harianSIB.com)

Serikat Tani (ST)Toba menilai alokasi anggaran daerah belum mencerminkan kebutuhan mayoritas masyarakat khususnya pada sektor pertanian, pendidikan dan juga kesehatan.

Untuk sektor pertanian sesuai data BPS yang menyatakan sekira 58 persen penduduk Toba bekerja sebagai petani namun sektor ini hanya memperoleh sekitar 1,24 persen dari total APBD Toba tahun anggaran 2026.

Wakil Ketua Serikat Tani Toba Arnold Manurung pada diskusi yang digelar Serikat Tani Toba dalam rangka peringatan Hari Tani yang berlangsung di Balige, Senin (28/9/2026) mengatakan, kondisi ini menunjukkan, pertanian belum ditempatkan sebagai prioritas pembangunan yang sepadan dengan perannya dalam perekonomian masyarakat Toba.

Pada diskusi yang berlangsung di Rackit Coffe Tambunan Balige ini, hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Toba, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Toba Sahat Simanullang bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Porman Nainggolan, Sekretaris Dinas Pertanian Toba R Siagian, Sekretaris Dinas Pendidikan Toba Silitonga Natalia Silitonga dan perwakilan Dinas Kesehatan Toba.

Baca Juga:

• DPRD dan Pemkab Simalungun Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan Banggar Atas Ranperda P-APBD Simalungun 2026

Arnold menilai rendahnya porsi anggaran pertanian menjadi persoalan yang perlu dievaluasi dalam kaitannya dengan pencapaian misi pembangunan. Apalagi pertanian adalah satu di antara potensi utama daerah sekaligus sumber penghidupan sebagian besar masyarakat.

Oleh karena itu Arnold menyarankan agar meningkatkan alokasi APBD Tahun 2027 untuk sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan, serta memastikan peningkatan tersebut berdampak langsung bagi masyarakat.

Memperkuat jumlah, kapasitas dan jangkauan PPL, sehingga pendampingan pertanian dapat menjangkau kelompok tani di seluruh kecamatan, termasuk wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Memastikan setiap bantuan benih dan bibit berdasarkan penelitian kesesuaian lahan dan kebutuhan petani, sehingga bantuan tidak menjadi pemborosan anggaran dan tidak menimbulkan kerugian bagi petani. Mengembangkan pertanian organik dan agroekologi sebagai bagian dari strategi pertanian berkelanjutan dan peningkatan ketahanan petani menghadapi perubahan iklim.

Dilanjutkan, menerbitkan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Toba sebagai turunan dari UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Toba Sahat Simanullang menyampaikan apresiasi atas diskusi yang digelar oleh Serikat Tani Toba.

Baginya, seluruh harapan yang sudah disampaikan oleh serikat tani akan dapat berjalan bila kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat tetap terjaga.

"Kita sudah diskusi tadi bersama serikat tani. Kita akui, masyarakat kita di Toba ini adalah masyarakat agraris, bertani. Oleh karena itu, kita dapat meraih harapan bersama itu melalui kolaborasi," ujar mantan kadis Pertanian Toba ini. (**)

Dinas PU Harus Gunakan Anggaran Sesuai Skala Prioritas

Bupati Samosir Minta PT Aqua Farm Nusantara Kurangi Keramba di Danau Toba

Kapolres Tobasa yang Baru Disambut Pedang Pora dan Tortor

Lurah di Kabupaten Simalungun Diharapkan Prioritaskan Pembangunan Jaling

Kadis Pariwisata Sukabumi Puji Keindahan Danau Toba

Luhut Ingin Tak Ada Lagi Keramba di Danau Toba