Kajatisu: Pencegahan Korupsi Dimulai Sebelum Penyimpangan Terjadi Bukan Setelah Perkara Muncul

Simalungun(harianSIB.com)

Pencegahan korupsi dimulai sebelum penyimpangan terjadi, bukan setelah perkara muncul.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Muhibuddin menyampaikan paparan tersebut saat memberikan penerangan hukum bertema, penguatan kepatuhan hukum (legal compliance) dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola yang baik dan bebas korupsi di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih di Pamatang Raya, Rabu (21/10/2026).

Lebih lanjut disampaikan Kajatisu, apa itu legal compliance dalam pemerintahan . Legal compliance adalah kesesuaian tindakan, kebijakan, keputusan dan proses kerja organisasi dengan ketentuan hukum yang berlaku

Dalam pemerintahan daerah, kepatuhan hukum setidaknya meliputi lima dimensi yakni, kepatuhan kewenangan, kepatuhan prosedur, kepatuhan substansi, kepatuhan keuangan dan kepatuhan etika.

Baca Juga:

• MA Tolak Kasasi Anak Riza Chalid dalam Kasus Korupsi Minyak Pertamina Rp285 Triliun

Oleh karenanya kepatuhan tidak berhenti pada tersedianya dokumen. Kepatuhan harus terlihat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pencapaian hasil dan pertanggungjawaban.

Menjadi pertanyaan, mengapa pencegahan korupsi menjadi prioritas?. Korupsi bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi persoalan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dikunjungi Bobby, Kajati Sumut : Mendukung Pembangunan Lewat Pengawalan, Pertimbangan dan Pendampingan Hukum

Kejati Sumut dan DJKN Teken Kerja Sama Percepatan Pemulihan Aset Negara

Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas, Harli Siregar : Kuatkan Iman dan Ketaqwaan di Era Teknologi

Brimob Polda Sumut Raih Medali di Kejuaraan Karate Kajatisu Cup II 2026

Kajatisu CUP II 2026 Ditutup, Ikanas Sumut Juara Umum

Kajati Sumut Buka Kejuaraan Karate Kajatisu Cup II di GOR Pancing