Jumlah Dokter Berlebih, Pemerintah Tak Perlu Tambah Fakultas Kedokteran

Medan (SIB)- Pemerintah disarankan tidak perlu lagi menambah fakultas kedokteran. Karena hal itu dikhawatirkan dapat menyebabkan ledakan pengangguran profesi dokter.

"Berdasarkan kebutuhan dokter dari data-data yang kita peroleh, sesungguhnya untuk dokter umum itu sudah melebihi. Bahkan lebihnya itu mencapai sekitar 8.000 an dokter," kata tokoh masyarakat kesehatan Provinsi Sumut dr Ramlan Sitompul SpTHT-KL kepada wartawan, baru-baru ini.

Padahal, menurut Ramlan, persoalan yang dihadapi dunia kedokteran saat ini adalah kebutuhan untuk menambah mutu dokter, bukannya menambah jumlah Fakultas Kedokteran yang ada. Oleh karena itu, ia menjelaskan, pencabutan moratorium Fakultas Kedokteran, seharusnya masih membutuhkan waktu yang lama.

"Produksi dokter ada sekitar 10.000, dengan kelebihannya 8.000 per tahun. Belum lagi ada tambahan tahun ini sebanyak 8.000. Jadi bakal ada 16.000 stok dokter," jelasnya.

Selain itu, Ramlan juga berpendapat, Fakultas Kedokteran yang sudah ada, juga jangan terlalu banyak menerima mahasiswa. Apalagi di Indonesia jumlah Fakultas Kedokteran ada 83 dari yang sudah memproduksi dokter sebanyak 75.

"Jangan karena menguntungkan, pendidikan kedokteran itu dijadikan sebagai lahan bisnis. Seharusnya didik saja sesuai dengan cita-cita generasi muda ini," sebutnya.

Begitupun, Ramlan berpendapat, agar distribusi dokter juga dapat terlaksana secara merata. Sebab, untuk Indonesia wilayah Timur hingga saat ini masih sangat kekurangan tenaga kedokteran. "Jadi teman-teman dokter kita harap jangan sungkan pergi ke wilayah Timur Indonesia. Berkarirlah di sana untuk membantu masyarakat," harapnya.

Ramlan menambahkan, pemerintah juga harusnya hadir dalam menunjang peningkatan kualitas dokter. Misalnya pelatihan-pelatihan kepada para pendidik, melakukan pendampingan kepada mahasiswa kedokteran yang sulit lulus, kemudian modul arah pendidikan kedokteran yang disepakati secara nasional.
"Lebih bagus di situ pemerintah bermain. Jadi harapannya, jangan lah institusi pendidikan itu disusupi politik praktis," pungkasnya. (A17/f)