Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 25 April 2026
LIVE

Sumut Dapat RP4,55 Triliun Dana Desa TA 2020, Baru Tiga Kabupaten yang Menggunakan

Redaksi - Selasa, 03 Maret 2020 12:30 WIB
329 view
Sumut Dapat RP4,55 Triliun Dana Desa TA 2020, Baru Tiga Kabupaten yang Menggunakan
Foto SIB/Dok
Paparkan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut, Tiarta Sebayang paparkan penyaluran dana desa tahap I di Sumut, dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa TA 2020, di Gedung Olahraga (GOR)
Medan (SIB)
Penyaluran dana desa (DD) pada tahap I tahun anggaran 2020 di Sumut baru digunakan tiga kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Simalungun dan Tobasamosir.

"Secara keseluruhan, sampai tanggal 2 Maret 2020, penyaluran dana desa tahap I telah disalurkan ke 195 desa sebesar Rp68,99 miliar untuk Kabupaten Tapteng sebanyak 159 desa sebesar Rp57,74 miliar; Simalungun sebanyak 31 desa sebesar Rp9,64 miliar dan Kabupaten Tobasa 5 desa dengan nilai Rp1,61 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut, Tiarta Sebayang dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa TA 2020, di Gedung Olahraga (GOR) Pemprov Sumut, Jl. Pancing/Willem Iskandar Medan, Senin (2/3).

Secara khusus, pihaknya mengapresiasi Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani karena daerahnya paling cepat merealisasikan seluruh DD tahap I tahun ini. Diharapkan hal tersebut memotivasi daerah lain untuk mengikuti langkah Tapteng dalam memacu pembangunan desa.

"Apabila kita lihat penyaluran tahun 2019, alokasi DD sebesar Rp4,45 triliun dengan realisasi Rp4,38 triliun atau 98,52 persen. Sedangkan 2020 ini, Provinsi Sumut mendapat alokasi sebesar Rp4,55 triliun. Diharapkan realisasinya akan menciptakan pembangunan sesuai kebutuhan desa sehingga cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran dapat terwujud di Provinsi Sumut," kata Tirta.

Diungkapkan dia, penyaluran DD TA. 2019 lalu telah menghasilkan pembangunan di Sumut antara lain jalan desa sepanjang 292 Km, pengerasan jalan desa sepanjang 1.665 Km, sambungan air bersih sepanjang 37 km, gedung PAUD dan TK sebanyak 248 unit, Posyandu sebanyak 244 unit, embung desa sebanyak 14 dan banyak lagi.

"Oleh sebab itu, dengan raker ini diharapkan segenap pemangku kepentingan memiliki gerak dan pemikiran yang sama untuk memercepat penyaluran DD. Dengan demikian, desa dapat lebih cepat melakukan pembangunan di daerahnya," katanya.

Dia menyampaikan, pihaknya menyampaikan materi soal ini berdasarkan PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. "Dalam PMK tersebut terdapat mekanisme baru di mana DD langsung ditransfer ke rekening kas desa sehingga penyaluran menjadi lebih cepat," pungkasnya.

Peserta Raker itu terdiri dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Sekdaprov Sumut R Sabrina, para bupati/wali kota, Sekda Kabupaten/Kota, Kadis PMD Provinsi dan kabupaten/kota, BPKAD, inspektorat provinsi dan kabupaten/kota, 389 camat, 2.056 kepala desa, 491 pendamping desa, pejabat Polda Sumut/Polres di Sumut, pejabat kejaksaan, BPKP, KPPN dan lainnya. Selain dari Kakanwil DJPb, raker juga diisi pemaparan pihak Kemendes PDTT, BPKP dan Kemendagri serta dilanjutkan dengan diskusi.

Raker yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri itu dibuka oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Tujuannya memercepat penyaluran DD pada 2020, yang mengalami perubahan mekanisme lebih cepat sampai ke rekening desa.

Edy Rahmayadi menyampaikan, Pemprov Sumut akan memberi dana insentif kepada desa yang sudah berhasil menjadi mandiri. Hal ini diharapkan dapat memotivasi para perangkat desa berinovasi dan memanfaatkan DD dengan sebaik-baiknya untuk membangun desanya sehingga maju dan berkembang menjadi desa mandiri. “Begitu desanya mandiri, saya akan apresiasikan dana APBD untuk desa itu,” katanya.

Dikatakan Gubernur, desa mandiri merupakan status tertinggi dari hasil penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Penilaian tersebut memiliki beberapa komponen di antaranya Indeks Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan.

Dia menjelaskan, adapun status lain yang berada di bawah mandiri adalah desa maju, desa berkembang, desa tertinggal serta desa sangat tertinggal. Hingga saat ini dari 5.417 desa di Sumut, baru empat desa yang berstatus desa mandiri, yaitu Desa Raya (Karo), Desa Dolokmerangir (Simalungun), Desa Pasar Binanga dan Desa Parsombaan (Padanglawas). Kemudian, 195 desa maju, 2450 desa berkembang, 2045 desa tertinggal dan 723 desa sangat tertinggal.

Karenanya, Edy minta para Kades lebih kreatif dan berinovasi menggunakan DD untuk membangun desanya, antara lain dengan cara mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di desa. Contohnya, agrowisata Paloh Naga di Desa Denai Lama Pantai Labu, Deliserdang.

“Sehingga desa-desa kita ini menjadi mandiri semuanya. Kita lakukan ini hingga terbangunnya desa, baru kita menata kota. Kepala desa inilah ujung tombak membangun desa,” ujar Edy.

Dia juga mengatakan, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, pengawasan penggunaan DD harus dilakukan oleh semua pihak termasuk masyarakat. Apalagi diketahui, sejak 2015 sampai 2020, alokasi DD yang digelontorkan ke Sumut sudah mencapai Rp 17,2 triliun. “Dana dari pusat untuk DD setiap tahun meningkat. Penggunaan DD itu harus kita awasi bersama-sama,” harapnya.(M11/c)


SHARE:
komentar
beritaTerbaru