Satma DPD AMPI Menduga Ada Permainan Bayar Pajak Restoran Nusantara Healing dan Child Sibolangit

Lubukpakam (harianSIB.com)
Satuan Mahasiswa (Satma) DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Deliserdang menduga adanya permainan pembayaran pajak PPN 10 % restoran Nusantara Healing dan Child, di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.

"Kami mendesak supaya Pj Bupati Deliserdang agar menyegel restoran tersebut. Karena diduga adanya manipulasi penyetoran pajak PPN 10 % dengan tanggal pembayaran yang tidak wajar," kata Ketua Satma, Bachreindi dalam surat tertulis yang diterima Jurnalis SIB News Network (SNN) saat mereka melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati di Lubukpakam, Selasa (11/6/2024).

Dalam surat itu, mereka juga menuntut Kejari Deliserdang segera melakukan investigasi terhadap seluruh pegawai ASN dan Honorium Bapenda Deliserdang. Sebab, mereka menduga adanya permainan pembayaran pajak dari restoran tersebut.

Mereka melakukan aksi dengan membentangkan berbagai poster. Setelah berorasi, perwakilan yang melakukan aksi diterimanKepala Bapenda Deliserdang diwakili Kabid PAD, Juniver Marbun bersama jajaran, di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Deliserdang.

Tidak jelas apa saja yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Terutama sistem permainan pajak yang diduga dilakukan oleh pihak restoran tersebut.

Juniver saat diwawancarai menjelaskan, pelaporan dari wajib pajak dilakukan dengan sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri.

"Mereka anggap kalau dilaporkan wajib pajak itu sendiri, kami (Bapenda) mendapatkan lebih, seperti itu ibaratnya. Jadi setelah saya jelaskan begini, kalau kalian ada menemukan bukti lebih besar daripada yang disetor (pajak restoran Nusantara Healing dan Child) kasih tahu saja, biar kami tagih ulang. Bisa seperti itu (tagih ulang), ya bisa karena akan ditagih bila kurang bayar (pajak)," terang Juniver menjelaskan.

Usai pertemuan, massa membubarkan diri secara tertib.(**)