Salmon Sagala Ingatkan Pemerintah Jangan Terburu-buru Impor Sapi Perah untuk Makan Bergizi Gratis

Medan (harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala mengingatkan pemerintah agar jangan terburu-buru mengimpor satu juta ekor sapi perah yang dilakukan bertahap mulai 2025, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebelum mendata seluruh peternak milik anak bangsa.

"Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk tidak terburu-buru mengimpor sapi perah, karena ada potensi besar untuk mengembangkan peternakan lokal. Lagi pula, peternak lokal lebih terjamin kualitas dan kesehatannya," katanya kepada SIB News Network (SNN), Jumat (11/10/2024), melalui telepon di Medan.

Penegasan itu disampaikan Salmon Sagala menanggapi berita yang dilansir Harian SIB, Jumat (11/10/2024), terkait pernyataan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda yang akan mengimpor satu juta ekor sapi perah untuk mendukung program MBG yang rencananya dilakukan bertahap mulai 2025.

"Pemerintah seharusnya memprioritaskan peternakan lokal dan memberikan modal atau pelatihan kepada masyarakat, untuk beramai-ramai beternak sapi, guna memenuhi kebutuhan program MBG. Bukan sebaliknya, mematikan peternak lokal dengan mengimpor sapi secara besar-besaran," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Dengan memberdayakan peternak lokal, tambah Salmon, dengan sendirinya akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan impor dan pengembangan sapi lokal, juga dapat memperkuat ketahanan pangan serta mendukung perekonomian daerah.

"Di sini pemerintah harus lebih hati-hati memutuskan mengimpor sapi, untuk memastikan dampak jangka panjang yang positif. Kita ingin peternak sapi lokal tetap dimanfaatkan, bukan mematikannya perlahan dengan cara mengimpor sapi," katanya.

Berkaitan dengan itu, Salmon Sagala sangat berharap agar pemerintah memaksimalkan potensi sapi lokal, seperti peternak masyarakat. Ini langkah yang tepat untuk mendukung perkembangan peternakan di Indonesia, sekaligus . mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Dengan memberikan dukungan, pelatihan dan akses modal kepada peternak lokal, produksi susu dan daging sapi dapat ditingkatkan. Program yang sifatnya melakukan pendekatan dan memberdayakan masyarakat ini, secara berkelanjutan akan membantu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih kuat," katanya.

Menurut anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, sudah menjadi kebiasaan bagi pemerintah Indonesia melakukan impor berbagai kebutuhan dalam negeri, tanpa memanfaatkan potensi lokal, karena perusahaan pemenang tender nantinya akan memperoleh keuntungan yang besar dan tentunya akan menjadi lahan empuk atau pemasukan bagi kelompok maupun golongan tertentu.

Atas dasar itu, tambah mantan anggota DPRD Karo ini, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang rencana mengimpor sapi tersebut dan alangkah baiknya memanfaatkan peternak sapi lokal maupun setiap masyarakat dianjurkan menjadi peternak satu ekor setiap satu keluarga, dengan bantuan modal dari pemerintah.(*)