DPRD SU Minta Masyarakat Buat "Petisi" ke Menteri ATR/BPN Agar Turun ke Sumut Embat Mafia Tanah

Medan (harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut meminta sejumlah elemen atau kelompok masyarakat segera membuat "petisi" atau surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk segera turun gunung ke Sumut "mengembat" mafia tanah.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala dan Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar Frans Dante Ginting kepada wartawan, Rabu (16/10/2024) di DPRD Sumut menanggapi berita SIB, Rabu (16/10/2024) terkait pernyataan Menteri ATR/BPN AHY, bahwa pihaknya berhasil mengungkap 488 hektar tanah diembat mafia tanah yang merugikan negara capai Rp11 triliun.

"Dengan petisi atau surat terbuka yang ditandatangani berbagai elemen atau kelompok masyarakat yang intinya menyuarakan harapan serta kondisi di lapangan terkait mafia tanah di Sumut. Kita harapkan bisa mendapat perhatian dari AHY, sehingga mau turun gunung ke Sumut menumpas mafia tanah," tandas Salmon Sagala.

Selain itu, tambah Salmon, untuk memancing AHY turun ke Sumut, masyarakat dapat menyelenggarakan acara diskusi atau dialog publik, dengan mengundang AHY, sehingga permasalahan mafia tanah dapat disampaikan secara langsung dengan harapan bisa secara langsung melihat kondisi di Sumut.

"Sebenarnya, yang paling jitu agar cepat menjadi perhatian AHY, manfaatkan media lokal maupun nasional, dengan mengangkat kasus mafia tanah di Sumut secara lebih luas. Jika masalah ini mendapat perhatian publik yang cukup besar, ada kemungkinan AHY akan merespons dan melakukan kunjungan atau memberikan pernyataan publik," tambah Salmon.

Perlu diketahui, ujar Frans Dante, masyarakat Sumut sangat berharap agar AHY segera "turun gunung" ke Sumut untuk memberantas mafia tanah, karena masyarakat sangat ingin mendapatkan keadilan dan penyelesaian atas kasus-kasus agraria yang sudah lama dan berlarut-larut menimpa mereka.

"Masyarakat Sumut berharap kehadiran tokoh nasional seperti AHY dapat meningkatkan perhatian publik terhadap permasalahan mafia tanah, sebab dengan turunnya AHY, isu ini akan lebih mendapat sorotan nasional, sehingga pemerintah pusat dan aparat penegak hukum dapat lebih serius menanganinya," tambah Frans Dante.

Seperti diketahui selama ini, ujar anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, banyak masyarakat yang menjadi korban mafia tanah merasa tidak didengar atau dipinggirkan, sehingga dengan AHY turun langsung, masyarakat berharap bisa didengar keluhannya dan memperjuangkan hak-haknya, terutama dalam hal kepemilikan tanah yang sah.

"Harapan masyarakat ini perlu didengar Menteri ATR/BPN dan bisa segera membantu mencari solusi konkret, atas kasus perampasan tanah rakyat. Jangan biarkan masyarakat menderita dibawah bayang-bayang mafia tanah," tandas Frans Dante Ginting sembari mendesak Menteri ATR/BPN segera menuntaskan persoalan tanah yang diserobot mafia tanah.

Bahkan Frans Dante mengingatkan Menteri ATR/BPN jangan hanya menyatakan komitmen memberantas mafia tanah serta telah berhasil mengungkap sejumlah kasus selama 7-8 bulan menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Tapi tidak pernah sekalipun ke Sumut mendengar dan melihat keganasan mafia tanah di daerah ini.(*).