KPK Periksa CCTV di Kantor Disdik Sumut Terkait Dugaan Penyelewengan DAK 2024

Medan (harianSIB.com)

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara di Jalan Tengku Cik Ditiro, Medan Polonia, Selasa (10/12/2024). Langkah ini dilakukan untuk memeriksa rekaman CCTV terkait dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024.

Menurut pantauan jurnalis SIB News Network (SNN), tiga penyidik KPK mengenakan baju batik biru dan membawa tas ransel hitam terlihat berada di lokasi sekitar pukul 14.00 hingga 15.30 WIB. Setelah pengecekan selesai, tidak ada dokumen penting yang dibawa oleh tim tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedatangan tim KPK ini berkaitan dengan laporan dugaan penyelewengan penggunaan DAK senilai Rp176 miliar untuk pembangunan fisik SMK dan SMA di tahun anggaran 2024.

Pemeriksaan CCTV merupakan tindak lanjut setelah pemanggilan Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Abdul Haris Lubis, oleh KPK pada 27 November 2024, di Jakarta. Pemanggilan itu terkait penangkapan seorang rekanan berinisial TS di Medan.

Selain Abdul Haris Lubis, KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat Disdik Sumut lainnya, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SMK, bendahara, KPA SMA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang langsung diperiksa di Gedung KPK Jakarta pada 9 Desember 2024.

Tim penyidik KPK juga dikabarkan telah berada di kantor BPKP Perwakilan Sumut di Jalan Gatot Subroto, Medan, selama 10 hari terakhir untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait kasus ini. Sebagai langkah intensif, KPK disebutkan telah melakukan penyadapan terhadap telepon seluler semua pihak yang terlibat dalam penyelidikan.

Sementara itu, Abdul Haris Lubis tidak berada di ruang kerjanya saat pemeriksaan CCTV berlangsung. Sebelumnya, ia aktif menjalankan tugas di kantor, namun kini terlihat jarang hadir.

Ketika dimintai tanggapan usai acara Launching Gerakan Makan Sehat Bergizi Serentak dan Deklarasi Sekolah Ramah se-Sumut, di SMAS Dharma Pancasila Medan, Rabu (11/12/2024), Abdul Haris Lubis menyatakan menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada KPK.

"Kami serahkan sepenuhnya ke tim penyidik KPK agar masalah ini dapat diselesaikan secara terang benderang dan tidak menjadi polemik berkepanjangan. Kami tetap berdoa agar persoalan ini segera tuntas," ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua LSM MAPPAN (Masyarakat Pemerhati Pemberdayaan Aparatur Negara), Hubert Nainggolan, mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan DAK. Ia berharap jika ditemukan bukti kuat, tersangka segera ditetapkan agar memberikan efek jera.

"Jika benar ada penyelewengan, KPK harus menetapkan tersangka supaya ada pembelajaran dan mencegah kasus serupa terjadi lagi," tegas Hubert. (*)