IAW Beri Tiga Rekomendasi Tuntaskan Penyelidikan Penyimpangan Pengelolaan Tanah Eks HGU PTPN II

Pada Oktober 2024, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berupaya mengeksekusi lahan yang diklaim milik PTPN II, namun warga menolak. Warga mengaku telah menggarap lahan tersebut sejak 1980-an dan memiliki dokumen resmi, termasuk SK Gubernur tahun 1985 yang mengizinkan pemanfaatan lahan pasca-HGU.

"Surat-surat rakyat justru dianggap tidak sah, sementara sertifikat HGU yang sudah berakhir malah dipakai untuk menggusur warga. Ini bentuk ketidakadilan agraria," tegas Iskandar.

Menurut IAW, hasil audit dan laporan masyarakat mengungkap tiga temuan utama yakni, tanah eks-HGU menjadi sumber uang gelap yang dikuasai oknum pejabat dan swasta. Kemudian, adanya skema jual-beli fiktif dengan pola pencucian legalitas melalui notaris yang sama. Dan, potensi korupsi struktural melalui penyewaan tanpa izin dan manipulasi nilai aset negara.

Iskandar menyebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kini berada pada posisi strategis untuk menuntaskan penyelidikan kasus ini di bawah supervisi Kejaksaan Agung.

IAW pun memberikan tiga rekomendasi operasional: audit forensik terpadu seluruh transaksi sejak 2000–2024, verifikasi legalitas sertifikat HGU bersama BPN, serta perlindungan bagi warga dan saksi di lapangan.

"Kasus PTPN II bukan sekadar persoalan tanah, tetapi menyangkut martabat hukum dan masa depan keadilan agraria Indonesia," ujar Iskandar.

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/u956909844/domains/hariansib.com/public_html/theme/detail.php on line 406