Pdt Penrad Siagian: Pemekaran Provinsi Nias Strategi Kunci Kejar Ketertinggalan

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian STh MSi menegaskan, bahwa pemekaran atau pembentukan Provinsi Nias merupakan strategi kunci untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah lain, khususnya di Sumatera Utara.

Karena itu, ia menekankan perlunya kesamaan visi dari seluruh kepala daerah dan DPRD di empat kabupaten serta satu kota di Kepulauan Nias tersebut.

Penegasan itu disampaikan Penrad Siagian kepada wartawan, Senin (17/11/2025), setibanya di Medan setelah menghadiri Musyawarah Daerah Forum Perangkat Desa Kepulauan Nias (FPDKN) di Gedung A'Luck, Kota Gunungsitoli.

Menurutnya, status Provinsi Nias akan memberi peluang tambahan anggaran pembangunan yang signifikan. "Menjadikan Pulau Nias sebagai provinsi langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan. Dengan status provinsi, alokasi anggaran meningkat sehingga percepatan pembangunan bisa dilakukan lebih optimal," ujarnya.

Baca Juga:

• OJK Sumut Sosialisasikan Roadmap TPAKD 2026-2030 di Balige

Penrad mengungkapkan bahwa berbagai aspek vital di Kepulauan Nias masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Mulai dari layanan publik, infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan hingga pertanian. Kondisi tersebut, berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah rata-rata.

Terkait moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berlaku hampir satu dekade terakhir, Penrad menegaskan bahwa DPD RI terus proaktif mendorong pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan moratorium pemekaran tersebut.

"Provinsi Nias salah satu prioritas utama yang saya perjuangkan dari Sumut," tegasnya sembari mendorong panitia pemekaran Provinsi Nias untuk segera berkonsolidasi dan melengkapi seluruh persyaratan, terutama rekomendasi dari Gubernur dan DPRD Sumut, serta rekomendasi kepala daerah dan DPRD se-Kepulauan Nias.

Penrad yakin moratorium DOB akan segera dibuka. Saat ini ada ratusan kabupaten/kota dan puluhan provinsi di Indonesia yang sudah menyiapkan diri menjadi DOB.

Selain isu pemekaran, Penrad juga menyerukan gerakan revolusioner untuk mempercepat pembangunan mulai dari tingkat desa. Hal tersebut sesuai dengan Asta Cita keenam Presiden, yaitu membangun Indonesia dari desa.

"Kita harus merancang strategi membangun kesejahteraan dari desa, meningkatkan pemerataan dari desa, dan menumbuhkan ekonomi dari desa. Itu inti Asta Cita keenam," katanya.

Menurutnya, perangkat desa tidak boleh hanya mengandalkan anggaran APBD yang terbatas. Mereka perlu lebih kreatif menggali program-program kementerian yang bisa dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan.(*).

Panitia Pemekaran Kepulauan Batu Audensi ke DPRD SU Konsultasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Tokoh Pemekaran Labura, H Ismail Tanjung Meninggal Dunia

Hadiri Munas Forkonas PP DOB 2025, PPPT: Cabut Moratorium, Wujudkan Provinsi Tapanuli

Lanjutkan Pembangunan, Marapi Menaruh Harapan pada Bupati Simalungun Terpilih

Rakhmadsyah Sesalkan Kecamatan Percut Seituan Tidak Dimekarkan

KoRaSSS Berharap Bupati Simalungun Terpilih Pertahankan Opini WTP