F-PDIP DPRD SU Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Bencana Sumatera Sebagai Bencana Nasional

Medan(harianSIB.com)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Sumut Mangapul Purba mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai bencana nasional.

"Kemampuan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota telah jauh melampaui batas mengingat skala kerusakan yang sangat parah dan terus meluas," ujar Mangapul Purba kepada wartawan, Minggu (7/12/2025) melalui telepon dari Sibolga - Tapteng.

Mangapul menjelaskan bahwa bencana di Sumatera telah merusak fasilitas umum, memutus akses jalan dan jembatan, memadamkan aliran listrik di sejumlah daerah, hingga membuat stok air bersih langka. Sementara itu, banyak rumah sakit mengalami kerusakan dan kekurangan obat-obatan serta fasilitas kesehatan.

Baca Juga:

• Bupati Masinton Sambut Kedatangan Pemkab Palas, Terima Bantuan Bencana

"Masih banyak wilayah terisolasi yang belum tersentuh bantuan. Mobilitas tim kemanusiaan terhambat karena akses yang terputus. Situasinya sangat kritis," tegas Mangapul seraya menyebut kondisi lapangan jauh lebih memprihatinkan dibanding laporan yang beredar.

Begitu juga alat berat sangat terbatas untuk membuka akses. Perahu karet minim. Bantuan logistik daerah juga sangat kurang. Tanpa intervensi pemerintah pusat, mustahil penanganan bencana ini berjalan cepat.

Bupati Masinton Sambut Kedatangan Pemkab Palas, Terima Bantuan Bencana

Warga Terharu, Bupati dan Wakil Bupati Agara Ikut Gotong Royong Massal di Lokasi Bencana

Sikapi Kelangkaan , Pemkab Toba Buat Surat Edaran Tentang Pembatasan Pembelian BBM

Pemkab Tapteng Tegas, Pedagang Dilarang Naikkan Harga dan Menimbun Barang

Pemkab Tapteng Terima Bantuan Rp 500 Juta dari Bupati Simalungun

“Berbagi Kabar” di Tengah Bencana Banjir dan Longsor Sibolga Pakai Starlink