F-PDIP DPRD SU Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Bencana Sumatera Sebagai Bencana Nasional

Ia menilai tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat untuk menunda penetapan status bencana nasional, terutama mengingat ancaman lanjutan yang kini membayangi masyarakat.

"Jika pemerintah pusat tidak segera turun tangan, korban akan terus bertambah bukan hanya karena bencana awal, tetapi akibat kelaparan, penyakit, dan depresi. Rakyat di wilayah terdampak kini berada di ambang bencana kemanusiaan berikutnya," kata Mangapul.

Mangapul juga mengapresiasi kerja keras jajaran pemerintah daerah, BPBD, dan TNI/Polri yang sudah bekerja dengan maksimal meski kondisi di lapangan sangat berat. Namun, ia menekankan bahwa skala bencana ini tidak mungkin ditangani hanya oleh pemerintah daerah.

Tim di daerah sudah bekerja sampai kelelahan. Ini butuh kekuatan penuh dari pemerintah pusat, sehingga semua pihak sangat berharap agar bencana Sumatera segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional.(*).

Bupati Masinton Sambut Kedatangan Pemkab Palas, Terima Bantuan Bencana

Warga Terharu, Bupati dan Wakil Bupati Agara Ikut Gotong Royong Massal di Lokasi Bencana

Sikapi Kelangkaan , Pemkab Toba Buat Surat Edaran Tentang Pembatasan Pembelian BBM

Pemkab Tapteng Tegas, Pedagang Dilarang Naikkan Harga dan Menimbun Barang

Pemkab Tapteng Terima Bantuan Rp 500 Juta dari Bupati Simalungun

“Berbagi Kabar” di Tengah Bencana Banjir dan Longsor Sibolga Pakai Starlink