Satgas PKH Menertibkan Hutan Mengacau Neraca Negara: Masalah Lama Pengelolaan Aset Negara yang Tak Pernah Tuntas

Iskandar menegaskan, solusi persoalan ini bukan dengan menghentikan Satgas PKH, melainkan dengan memperjelas dan menegakkan pembagian peran antar lembaga. Satgas bertugas menertibkan dan mengamankan, penyidik menangani unsur pidana, pengadilan memutuskan status hukum, DJKN mencatat dan mengelola aset negara, serta BPK melakukan pengawasan.

"Darurat lingkungan tidak boleh dijawab dengan darurat hukum. Ketegasan negara harus tetap berjalan seiring dengan kepastian hukum dan tata kelola keuangan negara yang akuntabel," tandasnya. (*)

Belum Balikin Aset Negara, Roy Suryo Berpotensi Langgar UU Tipikor

Terbukti Jual Aset Negara, Tamin Sukardi Divonis 6 Tahun Penjara

Saksi Sebut Lahan Eks HGU PTPN 2 Seluas 5.873 Ha Masih Aset Negara

Revaluasi Sementara, Aset Negara Naik Jadi Rp2.499 Triliun

Menkeu: Kapal Asing Pencuri Ikan Bisa jadi Aset Negara

Sri Mulyani: Total Aset Negara Indonesia Rp 5.456 Triliun