Kenaikan Tunjangan Hanya Bagi Hakim Karir, Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia Medan Serukan Kesamaan Hak

SERUAN MOGOK SIDANG

Menyikapi masalah tunjangan ini, FSHA Medan terdiri dari 21 orang hakim di PN Medan, 4 orang di Pengadilan Tinggi (PT) Sumut bersama FSHA seluruh Indonesia dalam beberapa hari ke depan akan mengambil sikap.

Di antaranya, melakukan aksi mogok sidang nasional di setiap satuan kerja masing-masing pada PN dan PT di seluruh Indonesia pada tanggal 12-21 Januari 2026. Kemudian menyampaikan aspirasi secara langsung di Istana Presiden RI tanggal 22-23 Januari 2026. Selanjutnya menyampaikan aspirasi secara langsun gdi Mahkamah Agung RI pada saat pelaksanaan Laporan Tahunan (Laptah).

Para Hakim Ad Hoc itu juga berharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung untuk memerintahkan kementerian untuk menyelesaiakn persoalan kesejahteraan Hakim Ad Hoc ini agar rasa diskriminasi tidak semakin meruncing tajam di lembaga peradilan yang seharusnya memberikan keadilan.

Hingga saat ini FSHA Indonesia masih menunggu koordinasi dari pihak Menteri Sekretaris Negara, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, maupun pihak terkait lainnya untuk dapat segera merealisasikan perubahan Perpres No.5 Tahun 2013 yang saat ini masih mandeg.

"Kami hanya meminta keadilan kepada Presiden, bukan dengan pihak lain yang bisa melanggar kode etik, maupun UU, karena Hakim Ad Hoc adalah bagian dari wajah keadilan negara, untuk penegakan keadilan," pungkas Usaha Tarigan.

Harus Ada Perbaikan dalam Rekrutmen Hakim Ad Hoc

KY Buka Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc PHI pada MA, Berminat?

MA Terancam Kekosongan Hakim Ad Hoc PHI

JK: Kenaikan Tunjangan DPRD Tergantung Kondisi Keuangan

Ambil Alih Tugas MA, KY Gelar Rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor

Gaji Tetap, Pimpinan KPK Nikmati Kenaikan Tunjangan