Kenaikan Tunjangan Hanya Bagi Hakim Karir, Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia Medan Serukan Kesamaan Hak

Medan (harianSIB.com)

Kenaikan tunjangan hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.42 Tahun 2025 ternyata hanya berlaku bagi Hakim Karir, membuat Hakim Ad Hoc kecewa dan menyerukan kesamaan.

"Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia (FSHA) Medan menyerukan kesamaan dengan Hakim Karir berkaitan dengan kenaikan tunjangan berdasarkan PP No.42 Tahun 2025," ujar Usaha Tarigan SH MH, Koordinator FSHA Pengadilan Negeri Medan menyikapi seruan FSHA Pusat terkait tunjangan tersebut.

Seruan kesamaan itu sebagai wujud aksi nyata dari kegelisahan para Hakim Ad Hoc seluruh Indonesia yang merasa ditinggalkan untuk kedua kalinya melalui terbitnya PP No.42 Tahun 2025 menggantikan PP No.44 Tahun 2024 yang mengubah PP No.94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim (Karir).

"Sementara Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc yang berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No.5 Tahun 2013 sudah 13 tahun belum berubah. Hal ini tentunya sangat mencederai rasa keadilan," jelas Usaha Tarigan.

Baca Juga:

• SHI Tuntut Kenaikan Tunjangan Jabatan Hakim 142 Persen

Kekecewaan itu semakin mendalam, kata Usaha Tarigan setelah muncul pernyataan internal Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan hingga 280 persen hanya diperuntukkan bagi hakim karir. FSHA menilai, sikap tersebut mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan di lembaga pengadilan.

"Kalau lembaga peradilan saja tidak adil kepada hakimnya sendiri, bagaimana public bisa berharap keadilan dari pengadilan," ujarnya.

SERUAN MOGOK SIDANG

Menyikapi masalah tunjangan ini, FSHA Medan terdiri dari 21 orang hakim di PN Medan, 4 orang di Pengadilan Tinggi (PT) Sumut bersama FSHA seluruh Indonesia dalam beberapa hari ke depan akan mengambil sikap.

Di antaranya, melakukan aksi mogok sidang nasional di setiap satuan kerja masing-masing pada PN dan PT di seluruh Indonesia pada tanggal 12-21 Januari 2026. Kemudian menyampaikan aspirasi secara langsung di Istana Presiden RI tanggal 22-23 Januari 2026. Selanjutnya menyampaikan aspirasi secara langsun gdi Mahkamah Agung RI pada saat pelaksanaan Laporan Tahunan (Laptah).

Para Hakim Ad Hoc itu juga berharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung untuk memerintahkan kementerian untuk menyelesaiakn persoalan kesejahteraan Hakim Ad Hoc ini agar rasa diskriminasi tidak semakin meruncing tajam di lembaga peradilan yang seharusnya memberikan keadilan.

Hingga saat ini FSHA Indonesia masih menunggu koordinasi dari pihak Menteri Sekretaris Negara, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, maupun pihak terkait lainnya untuk dapat segera merealisasikan perubahan Perpres No.5 Tahun 2013 yang saat ini masih mandeg.

"Kami hanya meminta keadilan kepada Presiden, bukan dengan pihak lain yang bisa melanggar kode etik, maupun UU, karena Hakim Ad Hoc adalah bagian dari wajah keadilan negara, untuk penegakan keadilan," pungkas Usaha Tarigan.

Demikian seruan yang disampaikan FSHA Indonesia di Medan kepada harianSIB.com, Rabu (07/01/2026), yang ditandatangani Usaha Tarigan SH MH sebagai Koordinator.(*)

Harus Ada Perbaikan dalam Rekrutmen Hakim Ad Hoc

KY Buka Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc PHI pada MA, Berminat?

MA Terancam Kekosongan Hakim Ad Hoc PHI

JK: Kenaikan Tunjangan DPRD Tergantung Kondisi Keuangan

Ambil Alih Tugas MA, KY Gelar Rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor

Gaji Tetap, Pimpinan KPK Nikmati Kenaikan Tunjangan