DPRD Sumut Desak Langkah Luar Biasa Hentikan Tawuran Berdarah di Belawan

Medan(harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut mendesak aparat penegak hukum mengambil langkah luar biasa dan terukur untuk menghentikan tawuran berdarah yang kembali menelan korban jiwa di kawasan Belawan.

Anggota Komisi D DPRD Sumut, Viktor Silaen SE MM dan anggota Komisi E Ebenejer Sitorus SE MM, Rabu (18/2/2026) melalui sambungan telepon dari Medan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tawuran yang menewaskan seorang pemuda yang disebut tidak terlibat konflik.

Viktor menilai, tawuran yang terus berulang tidak lagi bisa dikategorikan sebagai kenakalan remaja.

"Ini sudah mengarah pada kriminalitas yang terorganisir. Negara harus hadir dengan langkah tegas dan terukur. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan," ujarnya.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Minta PLN Jamin Tak Ada Pemadaman Saat Ramadhan

Ebenejer menambahkan, penanganan tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi perlu strategi komprehensif berbasis pencegahan di tingkat komunitas.

"Belawan tidak boleh terus dicap sebagai zona merah kekerasan. Perlu gerakan bersama, bukan sekadar razia sesaat," katanya.

Keduanya menawarkan sejumlah langkah, di antaranya pembentukan Satgas Anti-Tawuran berbasis lingkungan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan perwakilan orang tua untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini.

Selain itu, mereka mengusulkan penerapan jam malam terbatas bagi remaja di titik rawan, dengan pembinaan wajib bersama orang tua bagi yang terjaring.

Viktor juga meminta pemerintah daerah membuka pelatihan kerja gratis, kompetisi olahraga rutin antarlingkungan serta beasiswa keterampilan guna menyalurkan energi generasi muda ke arah positif.

Sementara itu, Ebenejer menekankan perlunya razia dan pengawasan ketat terhadap kepemilikan senapan angin ilegal serta penegakan hukum tanpa kompromi terhadap provokator dan penyedia senjata.

"Perlu dilakukan shock therapy agar tawuran benar-benar berhenti, dengan penegakan hukum tanpa kompromi," tegasnya.

Ia juga mengusulkan evaluasi bantuan sosial bagi keluarga yang dinilai lalai mengawasi anak, dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan verifikasi ketat.

Viktor dan Ebenejer mendorong Pemerintah Kota Medan bersama aparat kepolisian dan seluruh elemen masyarakat menggelar forum darurat keamanan Belawan guna merumuskan langkah konkret dan berkelanjutan.

"Tawuran bukan budaya. Itu penyakit sosial yang harus disembuhkan bersama," ujar keduanya. (**)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Trimedya Panjaitan: Presiden Jokowi Mendapat Nilai 8 Soal Penegakan Hukum, Ketua DPR RI Saja Bisa Ditahan

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban