DPRD SU: Moratorium DOB Harus Segera Dievaluasi

"Kalau memang moratorium masih berlaku, kita hormati. Tapi jangan berhenti di situ. Harus ada roadmap yang jelas, tahapan yang terukur dan indikator yang transparan agar daerah yang sudah lama mengusulkan tidak terus menggantung tanpa kepastian," tegas Timbul Jaya.

Menurutnya, gejolak aksi demonstrasi di sejumlah daerah akibat tuntutan pemekaran, harus dibaca sebagai sinyal kuat bahwa ada persoalan pelayanan dan pemerataan pembangunan yang belum tuntas. Pemerintah diminta tidak hanya melihatnya sebagai tekanan politik, tetapi sebagai aspirasi sosial yang perlu dikelola dengan bijak.

Viktor dan Timbul juga mendorong agar pemerintah pusat bersama DPR RI serta DPD RI membuka ruang dialog nasional terkait evaluasi moratorium DOB. Jika memang pembentukan DOB dilakukan terbatas, maka prioritas harus diberikan kepada wilayah yang memiliki kesiapan matang dan urgensi tinggi.

"Intinya, jangan sumbat aspirasi rakyat. Tata mekanismenya, perketat pengawasannya dan pastikan tujuannya benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan elite. Kalau itu dilakukan, pemekaran justru bisa menjadi solusi, bukan masalah," pungkas Viktor Silaen.(*).

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Lurah di Kabupaten Simalungun Diharapkan Prioritaskan Pembangunan Jaling

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Menhub Terus Evaluasi Aspek Keselamatan Maskapai Berbiaya Murah

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

SKD Penerimaan CPNS di Kabupaten Simalungun Lancar