Eks Kadis UPTD Gunung Tua Sebut Kadis PUPR Sumut Perintahkan Atur Pemenang Proyek Jalan

Medan (harianSIB.com)

Persidangan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara mengungkap fakta baru. Mantan Kepala UPTD Gunung Tua, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Rasuli Effendi, mengaku diperintahkan oleh atasannya, Topan Obaja Ginting, untuk mengatur pemenang proyek jalan di Sumut.

Keduanya dihadirkan sebagai terdakwa dalam agenda pemeriksaan keterangan terdakwa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Medan, Kamis (26/2/2026). Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Rudi Dwi Prasetyono, secara tegas menanyakan siapa pihak yang memerintahkan pengaturan proyek tersebut.

Menjawab pertanyaan jaksa, Rasuli menyebut perintah itu datang dari Kepala Dinas PUPR Sumut saat itu, Topan Obaja Ginting.

"Pak Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting yang memerintahkan pemenang proyek jalan di Sumut," ujar Rasuli di hadapan majelis hakim.

Baca Juga:

• JPU Banding Vonis Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina, Soroti Kerugian Rp171,9 Triliun

Ia menjelaskan, langkah yang ditempuh untuk memenangkan perusahaan yang diarahkan dilakukan dengan mencari dan mengatur item-item pekerjaan agar sesuai dengan perusahaan yang telah ditentukan. Bahkan, menurut Rasuli, ada arahan agar dua proyek jalan dikerjakan oleh pihak tertentu setelah Topan dilantik.

Rasuli juga mengungkap dirinya diminta memaparkan kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah Gunung Tua yang saat itu dalam kondisi bertanah. Setelah pemaparan tersebut, ia mengaku diminta membuat detail kondisi jalan dan mengirimkan dokumentasi video.

Selain itu, Rasuli menyebut adanya pertemuan dengan Akhirun dan Topan di salah satu kafe di Medan. Dalam pertemuan tersebut, ia dan Akhirun disebut merencanakan pengaturan item pekerjaan, termasuk penguncian DS3 dan DS4 di e-katalog agar perusahaan Akhirun dapat memenangkan proyek.

Tak hanya soal pengaturan proyek, Rasuli juga mengakui menerima uang sebesar Rp200 juta dari Rayhan yang disebut berasal dari proyek dua ruas jalan tersebut. Uang itu, menurutnya, digunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian dibagikan kepada anggota.

Ia juga mengaku membeli mobil Toyota Innova tahun 2022 dari Akhirun seharga Rp350 juta, meski harga pasaran disebut mencapai Rp450 juta.

Dalam persidangan terungkap pula adanya aliran dana commitment fee. Rasuli membenarkan pernah menerima Rp20 juta, kemudian Rp30 juta pada 19 Juni 2025, serta uang lainnya sehingga total yang diterima disebut sekitar satu persen dari nilai proyek. Meski demikian, ia mengklaim tidak pernah secara khusus meminta uang tersebut dan tidak ada perjanjian tertulis mengenai commitment fee.

Rasuli menambahkan, perintah untuk memenangkan proyek bagi pihak tertentu akhirnya gagal karena dirinya lebih dahulu ditangkap. Ia mengaku tidak mengetahui kelanjutan proyek tersebut setelah penangkapannya.

Sidang perkara ini masih akan berlanjut dengan agenda berikutnya untuk mendalami peran masing-masing terdakwa dalam dugaan praktik korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.(*)

JPU Banding Vonis Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina, Soroti Kerugian Rp171,9 Triliun

Selain Divonis 15 Tahun Penjara, Hakim Juga Hukum Kerry Adrianto Riza Bayar Uang Pengganti Rp 2,9 Triliun

Hinca Panjaitan Pantau Sidang Dugaan Korupsi Direktur CV Promiseland di PN Medan

Sidang Korupsi Lahan PTPN II-CitraLand, JPU: HGU Milik PTPN, Bukan NDP

Hasil Korupsi Dikorupsi Lagi, Bos Sawit di Riau Ditahan Usai Rugikan Negara Rp 30 Miliar

Riva Siahaan Tidak Dibebankan Uang Pengganti