Pemko Medan Bahas Penataan Penjualan Daging Nonhalal Bersama Tokoh Masyarakat

Dalam diskusi tersebut juga mencuat polemik terkait Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor: 500.7.1/1540 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging nonhalal di wilayah Kota Medan.

Sejumlah peserta diskusi meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mencabut surat edaran tersebut karena dinilai menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Surat edaran itu mengatur larangan berjualan di fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, penjualan daging nonhalal diatur melalui sistem zonasi dan hanya diperbolehkan di lokasi tertutup seperti kios permanen atau area pasar yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam diskusi yang berlangsung cukup dinamis itu juga dibahas mengenai pengelolaan limbah pedagang, di mana pedagang diwajibkan tidak membuang limbah cair ke saluran drainase umum.

Melalui pertemuan tersebut, Pemko Medan berharap dapat memperoleh berbagai masukan dari masyarakat guna menciptakan kebijakan yang dapat menjaga kenyamanan warga sekaligus memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kota Medan.(**)

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori

DPRD Dorong Pemko Medan Perpendek Birokrasi Pengurusan Izin

10 Reklame Bermasalah Kembali Ditumbangkan Tim Gabungan Pemko Medan

Tim Gabungan Pemko Medan ‟Tebas‟ 6 Reklame Bermasalah

800 Petugas Gereja Katolik Beroleh Honor dari Pemko Medan

Kadis Dukcapil: Blanko e-KTP Masih Kosong, Pemko Medan Butuh 101.000 Lembar