Salmon Sumihar Sagala: Keputusan Pemerintah Batalkan Rencana Pembelajaran Daring April 2026 Sudah Tepat

Medan(harianSIB.com)

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala SE menegaskan, keputusan pemerintah membatalkan rencana pembelajaran daring pada April 2026, merupakan langkah atau keputusan tepat dan berpihak pada masa depan generasi muda.

"Kebijakan belajar tatap muka harus menjadi prioritas utama karena pembelajaran daring terbukti memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam hal interaksi, pemahaman materi, hingga pembentukan karakter siswa," ujarnya kepada wartawan, Rabu (25/3/2026), melalui telepon di Medan.

Berkaitan dengan itu, Salmon menilai keputusan tersebut sudah sangat tepat. Jangan sampai hanya karena alasan efisiensi, kualitas pendidikan anak-anak generasi penerus bangsa dikorbankan, sebab dampak learning loss (hilangnya kemampuan atau pengetahuan) itu nyata dan berbahaya dalam jangka panjang.

Menurut anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, pengalaman selama masa pandemi telah menjadi pelajaran berharga bahwa pembelajaran daring tidak bisa sepenuhnya menggantikan efektivitas tatap muka di kelas. Banyak siswa mengalami penurunan pemahaman, bahkan kehilangan motivasi belajar.

Baca Juga:

• Viral di Media Sosial Penderita Paru dan Diabetes Berkeliling Naik Becak Cari Biaya Berobat di Langkat

Berkaitan dengan itu, katanya, pemerintah harus tetap mengatur langkah guna mengutamakan pendidikan sebagai sektor strategis sejalan dengan visi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), tidak boleh lagi "diutak-atik".

Salmon pun mendorong agar momentum ini dimanfaatkan pemerintah untuk lebih fokus memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta memastikan seluruh sekolah memiliki fasilitas yang memadai.

"Kalau memang ingin efisiensi, jangan di sektor pendidikan. Justru di sinilah investasi terbesar kita untuk masa depan bangsa. Perkuat kualitas guru, fasilitas dan sistem belajar tatap muka agar lebih maksimal," ujarnya.

Anggota Komisi B ini juga mengingatkan agar pemerintah tetap menyiapkan skema darurat pembelajaran daring yang lebih matang jika sewaktu-waktu dibutuhkan, namun bukan dijadikan kebijakan utama.

"Daring boleh jadi alternatif, tapi bukan solusi utama. Pendidikan harus tetap menghadirkan interaksi langsung agar pembentukan karakter dan kualitas siswa tetap terjaga," pungkasnya.

Penegasan itu disampaikan Salmon menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno yang menyampaikan, kegiatan belajar mengajar bagi siswa sekolah yang rencananya dilakukan secara daring mulai April 2026, akhirnya dibatalkan, tetap dilaksanakan secara luring atau tatap muka.(*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis