Ebenejer Sitorus Minta PPPK Tak Terpengaruh Isu Pemecatan di Tengah Tekanan Fiskal Daerah

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Ebenejer Sitorus SE MM, meminta para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah agar tidak terpengaruh oleh isu pemecatan akibat kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan.

Ebenejer menegaskan, meskipun sejumlah pemerintah kabupaten/kota mengaku mengalami kesulitan dalam membayar gaji PPPK secara penuh, hal tersebut tidak serta-merta akan berujung pada pemberhentian tenaga PPPK.

"Memang ada sejumlah daerah mengaku kesulitan membayar gaji para PPPK secara penuh akibat tekanan fiskal saat ini, tapi tidak akan memberhentikan para PPPK, walaupun kondisi keuangan daerah semakin terbatas," ujar Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Kamis (26/3/2026) melalui sambungan telepon di Medan.

Menurut politisi Partai Hanura Sumut ini, pada tahap awal beberapa pemerintah daerah sempat mempertimbangkan opsi pengurangan tenaga, termasuk PPPK, sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. Hal ini karena pembiayaan gaji PPPK bersumber dari APBD kabupaten/kota serta dukungan dari APBN.

Baca Juga:

• Tiga ASN Pemko Tanjungbalai Diberhentikan Karena Indisipliner

Namun, tambah Ebenejer, wacana tersebut memicu kekhawatiran di kalangan tenaga PPPK, khususnya mereka yang baru diangkat dan masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Ebenejer menilai, jika kebijakan pengurangan tenaga PPPK dilakukan secara luas, hal itu justru berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik di daerah, terutama pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.

Ketua DPD Partai Hanura Asahan ini juga mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi alternatif dalam mengatasi tekanan fiskal, seperti melakukan penyesuaian belanja yang tidak prioritas serta meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, Ebenejer berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi keuangan daerah, khususnya terkait skema pendanaan PPPK, agar tidak sepenuhnya menjadi beban APBD.

"Yang terpenting saat ini, menjaga stabilitas pelayanan publik dan memberikan kepastian kepada para PPPK agar mereka tetap bekerja dengan tenang dan maksimal," pungkasnya.(*).

Wabup Darma Wijaya Lantik Herlan Panggabean Jadi Asisten Pemum Pemkab Sergai

Dialokasikan Rp21 Miliar di R-APBD 2019, Pemko Diminta Tambah Warga Peserta PBI-JKN

Natal Pemkab Dairi Disesuaikan dengan FDT

Bertemu Ulama di Istana Bogor, Jokowi Luruskan Isu Hoax

F-PDIP DPRD Sergai Minta Pemkab Upayakan Penambahan Pupuk Bersubsidi

348 Orang THL Pemko Diminta Jauhi Pungli