HUT Sumut, WSI SOKSI dan Srikandi PP Harap Pembangunan Inklusif pada Gender

Medan(harianSIB.com)

Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rabu (15/4/2026), genap berusia 78 tahun. Seiring dengan peringatan itu, Ketua Wanita Swadiri Indonesia (WSI) Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) II SOKSI Sumatera Utara (SU) Dra Susi Merry Junita Sinaga MH dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Srikandi Pemuda Pancasila (PP) Sumut Ade Rosda SE meminta pembagunan di provinsi pemilik Danau Toba tersebut inklusif pada gender dengan melibatkan potensi perempuan.

Pendapat tersebut dikemukakan ketika keduanya mengikuti Sidang Paripurna Peringatan HUT Provinsi Sumut di DPRD Sumut.

Susi Sinaga menyorot tema fokus pada kolaborasi untuk mewujudkan daerah unggul menuju Indonesia Emas 2045. "Tema yang menarik 'Satu Kolaborasi, Sejuta Energi' sebab benar-benar faktual," sebut usahawan kuliner tersebut.

Ia menunjuk pada kolaborasi yang artinya membuka kemungkinan peran serta perempuan.

Baca Juga:

• HUT ke-78 Sumut, Menwa Mahatara Apresiasi Kepemimpinan Bobby Nasution

"Kalau energi, terkait apa yang dirasakan seluruh warga. Sebab isu tersebut muncul dari persoalan global, tapi harus disikapi bijak dengan melibatkan peran serta peremuan," sebutnya.

Sejalan dengan itu, Ade Rosda memastikan, apapun diaktakan bila pembangunan inklusif bersama wanita menekankan pentingnya melibatkan perempuan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

"Artinya, ruang dan akses yan sama dalam skala gender. Perempuan sejatinya tidak ingin diproteksi sebab kemandiriannya sudah terbukti, tapi bergandengan tangan," sebut aktivis tersebut.

"Jika melibatkan perempuan secara penuh sebab pembangunan itu untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman dan setara bagi semua warganya," tegasnya.

Susi Sinaga mengutarakan, Pembangunan yang terintegrasikan pengarusutamaan gender, memastikan hasilnya akan lebih purna dan maksimal.

"Selama ini, hal yang rentan atas proses pembanguna itu adalah perempuan tapi dengan dilibatkan maka celah kerentanan dapat ditutup," sebut politisi Partai Golkar itu.

"Contohnya dalam mengadakan fasilitas publik. Jika perempuan dilibatkan maka hal-hal kecil terkait kebutuhan mendasar manusia, pasti diakomodir," tambahnya.

Ia menunjuk komponen utama pembangunan inklusif perempuan dipastikan bahwa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dasar yang aman dan ramah untuk seluruh genre dan anak-anak, pasti terjamin.

"Itulah sebabnya kebijakan yang didukung perempuan pasti purna dalam menjangkau seluruh individu," tutup Ketua WKRI Paroki Hayam Wuruk tersebut. (*)

Tim Gabungan Dishut Sumut Gelar Operasi Pemulihan Kawasan Hutan di Labuhanbatu

Kadishut Sumut Bantah Pembiaran Dugaan Jual Beli Lahan Hutan

Takoseng Mengadu dan Mohon Perlindungan Hukum ke Kadishut Sumut

Fashion On The Street Srikandi PP

Pembalakan di Tapanuli Tengah, Dishut Sumut Turun Melakukan Cek Tunggul

Dishut Sumut Minta Bupati Samosir Hentikan Aktivitas Pembangunan di Hutan Lindung