Terdakwa Akui Beri Rp3,5 Miliar ke Ketua HIPMI Akbar Buchari dalam Kasus Korupsi Proyek Kereta Api DJKA Medan

Medan(harianSIB.com)

Terdakwa perkara dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan, Eddy Kurniawan Winarto, mengakui telah memberikan uang sebesar Rp3,5 miliar kepada Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Himawan Buchari. Pengakuan tersebut terungkap dalam persidangan yang berlangsung baru-baru ini.

Kuasa hukum terdakwa, Daniel Heri Pasaribu, menjelaskan bahwa pemberian uang tersebut dilakukan sebanyak tiga kali melalui perantara bernama Roni sekitar Mei 2022. Saat itu, Akbar masih menjabat sebagai Ketua HIPMI Sumatera Utara.

Daniel mengungkapkan, pertemuan awal terjadi ketika Akbar bersama Roni mendatangi Eddy untuk menyampaikan adanya tagihan piutang. Tagihan tersebut, kata dia, berkaitan dengan kesepakatan awal antara kontraktor lokal di Medan dengan PT Waskita Karya dalam proyek Jalur Kereta Api Medan–Binjai–Kuala Bingai (JLKMB/JLKAMB 1).

"Akbar bersama Roni datang menemui Eddy dan menjelaskan adanya tagihan piutang. Disebutkan, sebelumnya ada kesepakatan dengan kontraktor lokal, namun dalam pelaksanaan proyek JLKAMB 1 tidak melibatkan pihak tersebut," ujar Daniel, Kamis (23/4/2025).

Baca Juga:

• Budi Karya Bantah Perintah Dana Pilpres di Sidang Korupsi DJKA

Dalam pertemuan itu, Akbar meminta bantuan Eddy untuk menjembatani komunikasi dengan pihak Waskita. Permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh Eddy. Selanjutnya, Eddy kembali bertemu dengan Roni di Apartemen Four Wind untuk membahas lebih rinci terkait tagihan dimaksud.

Dalam pertemuan lanjutan itu, Roni menyampaikan bahwa piutang tersebut bermula dari permintaan dana oleh Akbar kepada Waskita dengan alasan kebutuhan terkait Pemilihan Kepala Daerah. Namun, karena pihak Waskita tidak memiliki dana, Akbar disebut mencari sumber pendanaan dari kontraktor lain dengan imbalan janji kerja sama operasional dalam proyek JLKAMB 1.

"Waskita tidak memiliki dana, sehingga disarankan mencari dana talangan dari pihak lain. Akbar kemudian meminjam dana dari kontraktor lain dengan menjanjikan kerja sama dalam proyek tersebut," kata Daniel.

Lebih lanjut, Daniel menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menerima uang Rp3,5 miliar untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan jaksa. Menurutnya, Eddy hanya berperan sebagai penghubung antara pihak Akbar dan Waskita.

Ia menjelaskan, setelah komunikasi dilakukan, Eddy bertemu dengan perwakilan Waskita, yakni Ferry Herdianto, dan disepakati adanya pembayaran terkait tagihan tersebut.

Disebutkan, Waskita menyetujui pengeluaran sebesar 6,5 persen dari nilai proyek JLKAMB 1.

Adapun rincian pemberian uang yang disampaikan dalam persidangan meliputi Rp2 miliar yang diserahkan melalui Eddy kepada Roni di Apartemen Four Wind, Rp1,35 miliar yang ditransfer melalui beberapa rekening yang diberikan Roni, serta Rp350 juta yang juga diserahkan melalui perantara yang sama.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Akbar Buchari hingga berita ini diterbitkan belum mendapat tanggapan. Akbar diketahui merupakan Ketua Umum HIPMI, politisi Partai Golkar, serta mantan anggota DPRD Sumatera Utara. Ia terpilih sebagai Ketua HIPMI pada 2022 di Solo, bersama Bobby Nasution yang menjabat sebagai wakil ketua. (*)