Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 27 April 2026

Kemen PPPA Dorong Pengarusutamaan Gender, Tekankan Perlindungan Perempuan dan Anak Seluruh Sektor Pembangunan

Danres Saragih - Jumat, 24 April 2026 18:24 WIB
315 view
Kemen PPPA Dorong Pengarusutamaan Gender, Tekankan Perlindungan Perempuan dan Anak Seluruh Sektor Pembangunan
Foto: Dok/wartawan
DIABADIKAN: Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dan Menteri PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi diabadikan pada acara peringatan Hari Kartini yang diselengarakan Dinas PPPAKB Sumut di Aula RIS Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (24/4/2

Medan(harianSIB.com)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi utama dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh sektor.

Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA RI Arifah Fauzi dalam acara Srikandi Women Leadership Forum 2026 bertema "Breaking Barriers, Building The Future" di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (24/4/2026).

Dalam sambutannya, Arifah menegaskan bahwa perempuan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelengkap. Menurutnya, Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045 membutuhkan keterlibatan aktif perempuan yang berdaya, setara dan terlindungi.

"Pengarusutamaan gender menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga keadilan. Perempuan harus memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dalam pembangunan," ujarnya.

Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif gender dan interseksionalitas, perempuan memiliki latar belakang dan tantangan yang berbeda-beda. Perempuan di perdesaan, penyandang disabilitas, hingga kelompok sosial ekonomi tertentu menghadapi kerentanan yang tidak sama, sehingga kebijakan harus disusun secara responsif dan kontekstual.

Ia juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Banyak korban belum berani melapor karena faktor ketakutan, stigma, ketergantungan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan.

Editor
: Robert Banjarnahor
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Anggota Komisi V DPR Minta Gubernur Sumut Terpilih Menambah RSU Operasi Jantung
Pemprovsu Peringati 12 Tahun Wafatnya Dua Mantan Gubernur Sumut
Petinju Pertina Asahan Boyong 9 Medali di Kejurda Piala Gubernur Sumut
Pleno Golkar Sumut Rekomendasikan Ngogesa Sitepu Calon Gubernur Sumut 2018
Penetapan APBD 2017 Terlambat, 10 Anggota DPRD Bersama Bupati Nias Utara Konsultasi ke Gubernur Sumut
Perkuat Peran Wanita di Pemerintahan, Kemen PPPA Teken MoU dengan Kemendagri
komentar
beritaTerbaru