Kemen PPPA Dorong Pengarusutamaan Gender, Tekankan Perlindungan Perempuan dan Anak Seluruh Sektor Pembangunan

Medan(harianSIB.com)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi utama dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh sektor.

Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA RI Arifah Fauzi dalam acara Srikandi Women Leadership Forum 2026 bertema "Breaking Barriers, Building The Future" di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (24/4/2026).

Dalam sambutannya, Arifah menegaskan bahwa perempuan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelengkap. Menurutnya, Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045 membutuhkan keterlibatan aktif perempuan yang berdaya, setara dan terlindungi.

"Pengarusutamaan gender menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga keadilan. Perempuan harus memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dalam pembangunan," ujarnya.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Teken MoU Pengendalian Inflasi

Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif gender dan interseksionalitas, perempuan memiliki latar belakang dan tantangan yang berbeda-beda. Perempuan di perdesaan, penyandang disabilitas, hingga kelompok sosial ekonomi tertentu menghadapi kerentanan yang tidak sama, sehingga kebijakan harus disusun secara responsif dan kontekstual.

Ia juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Banyak korban belum berani melapor karena faktor ketakutan, stigma, ketergantungan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan.

Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya. Sementara itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat satu dari dua anak pernah mengalami kekerasan.

Sepanjang tahun 2025, melalui sistem SIMFONI PPA, tercatat lebih dari 35 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional, dengan jumlah korban mencapai lebih dari 37 ribu orang.

Di tingkat daerah, Arifah mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Utara 2025 berada di angka 91,5 masih sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 91,85. Sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumut berada di angka 0,399 atau lebih baik dibandingkan rata-rata nasional 0,421.

Dalam kesempatan tersebut, Arifah juga menyampaikan perkembangan legislasi terbaru, di mana DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada 21 April 2026.

Sebelumnya Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya keselarasan peran perempuan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di ruang publik. Menurutnya, diperlukan "jembatan" agar kedua peran tersebut dapat dipahami dan dijalankan secara seimbang.

Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri PPPA yang sebelumnya juga meninjau lokasi pengungsian korban bencana hidrometeorologi di Sumut. Ia menilai perhatian tersebut menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Bobby juga menyoroti masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik, khususnya pada posisi pengambilan keputusan. Ia menyebutkan, masih ada kabupaten/kota di Sumut yang belum memiliki perwakilan perempuan di lembaga legislatif.

"Seperti di lembaga legislatif, masih ada kabupaten/kota yang bahkan tidak ada anggota dewannya perempuan. Walaupun di DPRD Sumut itu Ketuanya adalah perempuan, tetapi komposisinya secara umum masih kecil," jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini hanya Kabupaten Labuhanbatu yang dipimpin kepala daerah perempuan, meskipun di beberapa daerah terdapat wakil kepala daerah perempuan. Melalui kegiatan seminar ini, Bobby berharap partisipasi perempuan di ruang publik dapat terus meningkat.

"Jumlah penduduk Sumatera Utara ada 15,7 juta jiwa, dengan jumlah perempuan sebanyak 7,8 juta jiwa atau 49%. Dari jumlah itu, 5,8 juta berada dalam usia produktif. Ini yang akan menjadi penerus kepemimpinan di Sumut," sebutnya.(*)

Anggota Komisi V DPR Minta Gubernur Sumut Terpilih Menambah RSU Operasi Jantung

Pemprovsu Peringati 12 Tahun Wafatnya Dua Mantan Gubernur Sumut

Petinju Pertina Asahan Boyong 9 Medali di Kejurda Piala Gubernur Sumut

Pleno Golkar Sumut Rekomendasikan Ngogesa Sitepu Calon Gubernur Sumut 2018

Penetapan APBD 2017 Terlambat, 10 Anggota DPRD Bersama Bupati Nias Utara Konsultasi ke Gubernur Sumut

Perkuat Peran Wanita di Pemerintahan, Kemen PPPA Teken MoU dengan Kemendagri