PTDH Kompol DK Terancam Final, Polda Sumut: Terkait Banding Urusan Mabes Polri

"Pada sidang kode etik profesi yang dilakukan 6 Mei, Kompol DK diputus pemberhentian tidak dengan hormat," ucapnya seraya mengatakan batas waktunya tinggal tujuh hari lagi.

Ia menegaskan, mekanisme etik Polri memberi tenggang waktu 21 hari bagi terperiksa untuk mengajukan banding. Jika tenggat itu lewat tanpa pengajuan resmi, putusan otomatis final. "Kalau dalam 21 hari tidak mengajukan banding, maka putusan berkekuatan hukum tetap," tegas MT.

Kasus yang menjerat DK sendiri terus memantik sorotan publik. Di tengah proses banding yang belum jelas arahnya, gelombang penolakan justru muncul dari kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil.

Aksi mendesak penolakan banding DK tak hanya berlangsung di depan Mapolda Sumut, tetapi juga disebut berlangsung hingga Mabes Polri dan Gedung DPR RI di Senayan. Salah satu kelompok yang paling vokal adalah Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek 97 Sarang Narkoba, Amankan 76 Tersangka

Dalam aksi bertajuk 'Tolak Banding Kompol DK' pada 7 Mei lalu, massa mendesak Kapolri tetap mempertahankan sanksi PTDH tanpa kompromi. Wakil Ketua PW HIMMAH Sumut, Mahdayan Tanjung, menyebut kasus DK telah mencoreng marwah institusi kepolisian.

Karena itu, menurutnya, tidak boleh ada ruang toleransi bagi aparat yang terbukti melanggar etik dan norma kesusilaan. "Kami menolak segala bentuk impunitas atau pembelaan terhadap oknum yang mencederai nama baik institusi," tandas Mahdayan dalam orasinya. (*)

Empat Bripda Polda Kepri Dipecat Usai Aniaya Rekan hingga Tewas

Kasi Keuangan Polres Padangsidimpuan Dipecat, Pinjam Uang Gunakan Dokumen Anggota

Ketahuan Selingkuh, Polres Karo Jatuhi Sanksi PTDH kepada Brigadir EGP

Polda Sumut Hukum Tujuh Polisi, Tiga di Antaranya di PTDH Kasus Kematian Budianto Sitepu

Polisi Penembak Siswa di Semarang Aipda Robig, Resmi Dipecat

2 Personel Polres Pematangsiantar Dipecat