Kelangkaan Pupuk Subsidi di 5 Kabupaten/Kota Akibat Pasokan Terganggu

Medan(harianSIB.com)

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumut Aswin Parinduri mengatakan, terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di 5 kabupaten/kota di Sumut (Kabupaten Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan), akibat terganggunya pasokan pupuk dari pabrik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Untuk itu, pemerintah didesak secepatnya mengatasi kelangkaan ini, guna menghindari terancam gagalnya panen petani sekaligus "rontoknya" ketahanan pangan di Sumut.

Ditambahkan Aswin Parinduri, akibat terganggunya pasokan pupuk bersubsidi ini, para petani menyampaikan keresahannya kepada lembaga legislatif, agar ditelusuri penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dimaksud, sekaligus mendorong pemerintah untuk secepatnya mensuplay kebutuhan pupuk bagi petani di Sumut.

"Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini sempat mereda dalam beberapa tahun terakhir, tapi kini kembali mencuat seiring terganggunya pasokan pupuk akibat kendala produksi di pabrik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda," tandas Aswin Parinduri kepada wartawan, Rabu (3/6/2026) di DPRD Sumut.

Baca Juga:

• Petani Palas, Paluta dan Tapsel Menjerit, Pupuk Langka dan Irigasi Rusak

Berdasarkan pengaduan masyarakat kepada dirinya, daerah yang kini mengalami krisis pupuk bersubsidi ini terdapat di Kabupaten Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan.

"Kondisi saat ini memang berbeda. Sebelumnya masyarakat hampir tidak lagi mengeluhkan persoalan pupuk. Namun setelah terjadinya gangguan produksi akibat bencana alam akhir 2025 lalu, kelangkaan pupuk kembali dirasakan petani di saat musim tanam tahun ini," ujar Aswin.

Menurutnya, selama ini kebutuhan pupuk di Sumut sebagian besar dipasok dari produksi dalam negeri. Bahkan Indonesia pernah mengalami surplus pupuk hingga mampu melakukan ekspor ke sejumlah negara.

Namun akibat gangguan produksi yang terjadi, distribusi pupuk ke sejumlah daerah harus ditopang dari wilayah lain, termasuk Pulau Jawa. Kondisi ini berdampak pada kelancaran distribusi pupuk ke tingkat petani dan tentunya akan berimbas kepada ketahanan pangan di Sumut, jika pemerintah tidak segera mengatasi kelangkaan pupuk ini.

Meski pupuk nonsubsidi masih tersedia di pasaran, Aswin menilai harganya relatif tinggi dan belum sepenuhnya terjangkau oleh petani kecil yang bergantung pada pupuk bersubsidi untuk menunjang produktivitas pertanian mereka.

Berkaitan dengan itu, anggota Komisi D ini meminta pemerintah pusat maupun daerah terus mengawal distribusi pupuk agar kebutuhan petani dapat terpenuhi tepat waktu, terutama menjelang dan selama musim tanam.

"Harapan petani sederhana, pupuk tersedia saat dibutuhkan. Jika pasokan pupuk terganggu, tentu akan berdampak terhadap hasil produksi dan pendapatan masyarakat. Yang paling berbahaya, patani terancam gagal panen yang tentunya berimbas kepada ketahanan pangan di daerah ini," tegasnya.(*).

Antisipasi Risiko Gagal Panen, Petani Sergai Diimbau Manfaatkan Asuransi Tanaman Padi

F-PDIP DPRD Sergai Minta Pemkab Upayakan Penambahan Pupuk Bersubsidi

Wali Kota Padangsidimpuan Larang ASN Gunakan Gas Bersubsidi 3 Kg

Curhat Petani Garam: Musim Hujan 4 Lahan Tambak Gagal Panen

Harga LPG Bersubsidi di Kotapinang Rp 28.000 Hingga Rp 30.0000

Polrestabes Medan Gerebek Pangkalan LPG NSPO Pertamina Gas Elpiji Bersubsidi di Kawasan Sunggal