Pengamat Politik: Kenaikan Harga Pertamax Bisa Picu Inflasi dan Gejolak Sosial

Medan(harianSIB.com)

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dinilai bukan sekadar berdampak pada biaya transportasi, tetapi juga berpotensi memicu inflasi, mengubah pola konsumsi masyarakat, hingga menimbulkan gejolak sosial.

Pengamat Politik Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM menilai, kebijakan ini dapat memperberat beban ekonomi masyarakat di tengah kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih.

Salah satu dampak paling nyata, katanya, potensi perpindahan pengguna Pertamax ke BBM subsidi demi menekan pengeluaran harian. Kondisi ini dikhawatirkan dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota BBM subsidi yang selama ini terbatas.

"Sebagian masyarakat kemungkinan akan mencari alternatif yang lebih murah, termasuk beralih ke BBM subsidi, menggunakan transportasi umum, atau memilih kendaraan yang lebih hemat bahan bakar," ujar Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Jumat (12/6/2026), di Medan.

Baca Juga:

• Antrian Panjang di SPBU Usai Harga Pertamax Naik Berpotensi Jadi Pemandangan Biasa

Menurut mantan anggota DPRD Sumut dan DPRD Medan ini, kenaikan harga Pertamax juga berpotensi memicu efek domino pada sektor ekonomi. Biaya operasional transportasi yang meningkat dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa, sehingga memicu tekanan inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.

Mantan fungsionaris AKLI Sumut ini menjelaskan, meskipun Pertamax merupakan BBM non-subsidi, kenaikan harganya tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang menggantungkan operasional pada kendaraan berbahan bakar Pertamax.

Selain dampak ekonomi, Parlaungan juga menyoroti potensi ketidakpuasan sosial yang bisa muncul apabila masyarakat merasa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.

"Ketika masyarakat merasa terbebani oleh kenaikan harga, potensi protes maupun ketidakpuasan sosial bisa saja muncul dan memengaruhi stabilitas sosial," katanya.

Politisi Partai Golkar Sumut ini juga menilai, kenaikan harga BBM berisiko memperlebar kesenjangan ekonomi, karena kelompok berpenghasilan rendah dinilai paling rentan terdampak akibat meningkatnya biaya hidup.

Menurutnya, kebijakan energi seperti kenaikan harga BBM turut memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah. Jika dinilai tidak adil dan tanpa langkah mitigasi yang jelas, hal itu berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Parlaungan berharap pemerintah segera menyiapkan kebijakan antisipatif untuk meredam dampak ekonomi dan sosial akibat kenaikan harga energi, dengan langkah-langkah mitigasi yang konkret.(*)

Pemerintah Minta Harga BBM Nonsubsidi Turun

Ir Parlaungan Simangunsong: Alasan Blanko e-KTP Kosong Sangat Konyol, Kejar ke Kemendagri

BPS: Inflasi Oktober 0,28 Persen Dipicu oleh Kenaikan Harga BBM

Kepala UPT PU Dibawa Parlaungan Simangunsong Tinjau Banjir di Gang Mestika Medan Denai

Darmin: Dulu Penyakit Inflasi RI Kronis

Jokowi: Percuma Ekonomi Tumbuh tapi Inflasi Tinggi, Rakyat Tekor