AKDA Surati DPRD Sumut, Desak RDP Bahas Polemik di UDA Medan

Selain itu, AKDA meminta LLDIKTI Wilayah I Sumut memberikan kejelasan terkait pencairan Beban Kerja Dosen (BKD) yang telah dilaporkan namun belum direalisasikan.

AKDA juga meminta Yayasan AHU 2025 memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status ijazah yang diterbitkan pada Agustus 2025 dan kemudian dinyatakan tidak sah, sementara mahasiswa mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait hal tersebut.

Tuntutan lainnya adalah penyelesaian administrasi mahasiswa yang telah pindah ke perguruan tinggi lain namun belum dilaporkan sebagaimana mestinya, serta penghentian penagihan biaya kuliah kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan kewajiban akademiknya hingga terdapat kepastian hukum.

Tak hanya itu, AKDA meminta klarifikasi terkait informasi yang menyebut Gedung Universitas Darma Agung akan dieksekusi oleh ahli waris almarhum Dr. T.D. Pardede, agar tidak menimbulkan keresahan di lingkungan kampus.

Mereka juga mendesak pembayaran gaji dan tunjangan hari raya (THR) dosen serta pegawai yang belum diterima, sekaligus meminta kejelasan status pegawai yang dirumahkan tanpa kepastian hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.

"Kami mengajak seluruh pihak terkait, termasuk yayasan, LLDIKTI dan instansi pemerintah yang berwenang, untuk segera mengambil langkah konkret demi menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi secara adil, transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Liston. (**)

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Paripurna DPRD Tebingtinggi Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Molor 1,5 Jam

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Caleg DPRD Simalungun Ajak Masyarakat Pahami Makna Pesta Demokrasi

F-PDIP DPRD Sergai Minta Pemkab Upayakan Penambahan Pupuk Bersubsidi

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan