Pemprov Sumut Dorong PD AIJ Bertransformasi Jadi Perseroda, Bidik Tata Kelola Dongkrak PAD

Ia menegaskan, transformasi menjadi Perseroda juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan seluruh BUMD menyesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda.

Selain alasan regulasi, perubahan status tersebut juga didorong persoalan legalitas. Surya mengungkapkan, permohonan pendaftaran PD AIJ ke sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online ditolak Kementerian Hukum karena bentuk badan hukum "Perusahaan Daerah" yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 telah dicabut dan tidak lagi berlaku.

Dampaknya, PD AIJ belum dapat mengakses berbagai layanan administrasi hukum berbasis digital, termasuk sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (E-Catalog), sehingga berpotensi menghambat pengembangan usaha perusahaan.

Sementara itu, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap menyampaikan hasil pembahasan Ranperda tersebut, telah dilakukan proses reformasi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.(*).

Nota Persetujuan Bersama Ranperda APBD Labura 2019 Ditandatangani

Anggota Dewan Minim Hadir, Sidang Bahas Ranperda Ketenagakerjaan Ditunda

Wali Kota Medan Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Perubahan RPJMD

Bocah Pengidap HIV Terancam Diusir, Pemprov Sumut Kirim Tim ke Samosir

Fraksi PKS Menolak Ranperda Pengendalian Elpiji 3 Kg

Hendra DS Terpilih Ketua Pansus Ranperda PUD Pasar