Penrad Siagian Pulangkan Dua Ibu dan Bayi Korban TPPO dari Kamboja

Jakarta(harianSIB.com)

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Pdt Penrad Siagian, berhasil mengadvokasi pemulangan dua ibu beserta bayi mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh sindikat perusahaan online scam di Kamboja.

Melalui koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait, kedua korban akhirnya dapat kembali ke Indonesia dan berkumpul dengan keluarga mereka di Sumatera Utara.

Korban yang dipulangkan masing-masing Nepa Maya Sari, warga Kota Tebing Tinggi, bersama bayinya, serta Shella Puspita Sari, warga Medan Marelan, Kota Medan, bersama bayinya.

"Kami memberikan perhatian dan penanganan ekstra dalam kasus ini karena melibatkan kelompok yang sangat rentan, yaitu ibu dan bayi yang baru lahir di tengah situasi eksploitatif perusahaan scamming. Kondisi psikologis dan fisik mereka harus menjadi prioritas utama. Syukur kepada Tuhan," ujar Penrad Siagian kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Bupati Labuhanbatu Larang Penggunaan Rokok Vape

Penrad menjelaskan, setelah dievakuasi dari Kamboja, para korban tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Rabu malam (15/7/2026). Selanjutnya, mereka diberangkatkan ke Sumatera Utara dan dijemput keluarga di Bandara Internasional Kualanamu pada Kamis pagi (16/7/2026).

Menurut Penrad, kasus tersebut bermula ketika para korban tergiur tawaran pekerjaan melalui media sosial dengan iming-iming gaji tinggi. Namun setibanya di Kamboja, mereka dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scam) dengan tekanan dan jam kerja yang tidak manusiawi.

Kondisi korban semakin memprihatinkan karena keduanya melahirkan bayi di tengah keterbatasan akses layanan kesehatan. Selain itu, dokumen keimigrasian mereka ditahan oleh perusahaan sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia.

Penrad mengatakan komunikasi yang telah terjalin dengan KBRI Phnom Penh membantu mempercepat proses penyelamatan, khususnya bagi korban asal Sumatera Utara yang membutuhkan penanganan segera.

Ia menegaskan maraknya kasus TPPO berkedok perusahaan online scam harus menjadi perhatian serius pemerintah karena merupakan kejahatan lintas negara.

"Ini bukan lagi sekadar masalah administrasi atau pekerja migran nonprosedural. Ini kejahatan kemanusiaan yang terorganisir. Negara harus hadir secara serius untuk memutus mata rantai perekrutan sejak dari hulu, memperketat pengawasan perbatasan, serta tidak mempersulit perlindungan bagi WNI yang menjadi korban eksploitasi," tegasnya.

Penrad juga menilai pencegahan harus diperkuat melalui pengawasan perekrutan tenaga kerja, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Saat ini, kedua korban bersama bayi mereka menjalani proses pemulihan trauma (trauma healing) sebelum kembali menjalani aktivitas bersama keluarga di kampung halaman. Penrad menegaskan akan terus mengawal penanganan kasus TPPO melalui jalur parlemen dan membuka akses pengaduan bagi masyarakat, khususnya warga Sumatera Utara yang mengalami persoalan serupa.(**)

Terjebak Sindikat Online Scam di Kamboja, Dua Ibu dan Bayinya

Imigrasi Inisiasi Pagar Digital Perkuat Pengawasan Perbatasan

Sinergi dengan Senator Sumut, Imigrasi Sumut Kedepankan Komitmen Cegah TPPO dan Pengawasan Orang Asing

Pemkab Humbahas Gencarkan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan TPPO

PSMS Bantah Terlibat Modus TPPO yang Bawa Pesepakbola Rizki ke Kamboja: Isu Seleksi Hoaks

Anak Korban TPPO di Tapteng Diteror Lewat WhatsApp, Ayah Hilang Usai Lapor Polisi