Ebenejer Sitorus: Pemerintah Jangan Hanya Jadi Penonton Hadapi Gelombang PHK di Indonesia

Berbagai insentif bagi sektor usaha yang masih produktif, kemudahan akses pembiayaan, serta kebijakan yang mampu menjaga daya saing industri, kata Sekretaris Fraksi Hanura ini dinilai sangat penting agar perusahaan tidak menjadikan PHK sebagai langkah pertama untuk menekan biaya operasional.

Selain itu, Ebenejer meminta pemerintah memperluas program pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta membuka lebih banyak peluang investasi yang mampu menyerap tenaga kerja baru.

"Perlindungan terhadap pekerja tidak cukup hanya dengan memberikan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tetapi juga memastikan tersedia lapangan kerja baru bagi masyarakat yang terdampak," katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar aktif memantau kondisi perusahaan di wilayah masing-masing dan segera melakukan dialog apabila ditemukan indikasi perusahaan mengalami kesulitan. Dengan langkah cepat tersebut, persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi PHK massal yang berdampak luas terhadap perekonomian daerah.

"Kalau gelombang PHK terus meningkat, dampaknya bukan hanya dirasakan para pekerja dan keluarganya, tetapi juga akan memengaruhi daya beli masyarakat, meningkatkan angka kemiskinan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Karena itu, ujar anggota dewan Dapil Asahan, Batubara dan Tanjungbalai ini, semua pihak harus bergerak bersama. Negara tidak boleh hanya menjadi penonton ketika rakyat kehilangan pekerjaan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang cepat, terukur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis