Ebenejer Sitorus: Pemerintah Jangan Hanya Jadi Penonton Hadapi Gelombang PHK di Indonesia

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komisi E DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM mengatakan, ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai menghantui berbagai daerah di Indonesia harus menjadi alarm serius bagi pemerintah. Jangan hanya menunggu laporan dan menghitung jumlah PHK di seluruh Indonesia.

"Hal ini sangat penting, jangan sampai ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian akibat lambannya langkah antisipasi. Pemerintah diminta tidak hanya menunggu laporan PHK terjadi, tetapi segera mengambil kebijakan konkret untuk menyelamatkan dunia usaha sekaligus melindungi para pekerja sebelum badai PHK semakin meluas," tandas Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Rabu (29/7/2026), melalui telepon di Medan.

Hal tersebut disampaikan politisi Partai Hanura ini menanggapi berita SIB, Rabu (29/7/2026), terkait meningkatnya jumlah PHK secara nasional yang telah mencapai lebih dari 32 ribu pekerja pada periode Januari hingga Juni 2026, serta adanya ancaman PHK terhadap ribuan buruh di sejumlah perusahaan manufaktur.

Menurut Ebenejer, pemerintah tidak boleh bersikap pasif dengan hanya melakukan verifikasi dan menunggu proses mediasi ketika perusahaan sudah menyampaikan rencana PHK. Yang jauh lebih penting, segera membangun sistem pencegahan agar perusahaan tetap mampu bertahan dan para pekerja tidak kehilangan pekerjaan.

Baca Juga:

• Rony Reynaldo Situmorang: Sikap Gubernur Tinggalkan Sidang Paripurna Dewan Sah Secara Politik

"PHK harus benar-benar menjadi pilihan terakhir. Pemerintah jangan hanya hadir ketika persoalan sudah terjadi, tetapi harus mampu membaca kondisi ekonomi sejak dini dan memberikan solusi agar perusahaan tetap beroperasi serta pekerja tetap memiliki penghasilan," ujarnya.

Ketua DPD Partai Hanura Asahan ini menilai pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha dan serikat pekerja untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi industri.

Berbagai insentif bagi sektor usaha yang masih produktif, kemudahan akses pembiayaan, serta kebijakan yang mampu menjaga daya saing industri, kata Sekretaris Fraksi Hanura ini dinilai sangat penting agar perusahaan tidak menjadikan PHK sebagai langkah pertama untuk menekan biaya operasional.

Selain itu, Ebenejer meminta pemerintah memperluas program pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta membuka lebih banyak peluang investasi yang mampu menyerap tenaga kerja baru.

"Perlindungan terhadap pekerja tidak cukup hanya dengan memberikan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tetapi juga memastikan tersedia lapangan kerja baru bagi masyarakat yang terdampak," katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar aktif memantau kondisi perusahaan di wilayah masing-masing dan segera melakukan dialog apabila ditemukan indikasi perusahaan mengalami kesulitan. Dengan langkah cepat tersebut, persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi PHK massal yang berdampak luas terhadap perekonomian daerah.

"Kalau gelombang PHK terus meningkat, dampaknya bukan hanya dirasakan para pekerja dan keluarganya, tetapi juga akan memengaruhi daya beli masyarakat, meningkatkan angka kemiskinan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Karena itu, ujar anggota dewan Dapil Asahan, Batubara dan Tanjungbalai ini, semua pihak harus bergerak bersama. Negara tidak boleh hanya menjadi penonton ketika rakyat kehilangan pekerjaan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang cepat, terukur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis