DPRD SU Pro Kontra Sikapi Aksi Gubernur Sumut Tinggalkan Sidang Paripurna Dewan

Medan(harianSIB.com)

Aksi Gubernur Sumut Bobby Nasution meninggalkan sidang paripurna dewan pekan lalu memunculkan pro dan kontra di kalangan legislatif. Satu sisi menilai langkah tersebut tidak perlu dipersoalkan dan merupakan bagian dari dinamika rapat, sementara lainnya menilai tindakan itu mencederai mekanisme demokrasi dan Tata Tertib (Tatib) persidangan.

Wakil Ketua DPRD Sumut H Ihwan Ritonga SE MM kepada wartawan, Rabu (29/7/2026) menilai, tindakan Gubernur Sumut meninggalkan ruang rapat paripurna bukanlah bentuk sikap arogan, melainkan respons terhadap dinamika yang terjadi di internal DPRD.

"Kami perlu meluruskan bahwa kita tidak bisa menyalahkan Gubernur. Saat itu terjadi perdebatan dan dialog antaranggota dewan sendiri. Melihat situasi tersebut, mungkin pandangan Pak Bobby lebih baik keluar daripada menunggu perdebatan legislatif yang tidak terkait langsung dengan pihak eksekutif," kata Ihwan.

Ihwan menjelaskan, rapat paripurna tersebut telah dibuka secara resmi dan dinyatakan memenuhi kuorum sesuai Tatib dewan. Apalagi keabsahan rapat tidak hanya diukur dari keberadaan fisik anggota dewan di ruang sidang hingga rapat berakhir, tetapi juga berdasarkan daftar hadir yang telah ditandatangani.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Harapkan Entry Meeting Ombudsman Jadi Instrumen Evaluasi Pelayanan Publik

Seperti diketahui, ujar politisi Partai Gerindra Sumut ini, para sidang paripurna yang lalu, walaupun dinyatakan sudah kuorum, tapi terus terjadi interupsi, sehingga berkembang menjadi perdebatan internal di kalangan legislatif.

"Daripada menghabiskan waktu melihat perdebatan sesama legislatif, Gubernur tentu memikirkan urusan rakyat dan agenda administrasi lainnya di kantor yang harus segera diselesaikan, sehingga meninggalkan ruang paripurna," ujar Ihwan sembari mengajak semua pihak tidak perlu lagi dijadikan polemik berkepanjangan.

" Perbedaan pandangan dalam forum legislatif merupakan hal yang lazim dalam proses demokrasi dan semestinya diselesaikan melalui tata tertib yang telah diatur," katanya.

Mangapul Purba SE MIKom.(Foto harianSIB.com/Firdaus)

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba SE MIKom, menilai sikap Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meninggalkan sidang paripurna merupakan tindakan yang keliru dan mencederai prinsip demokrasi.

"Jadi, kalau Gubernur Bobby meninggalkan rapat paripurna tanpa ada skor atau permisi, itu merupakan tindakan yang salah. Apalagi dewan itu memiliki Tatib yang tidak melarang melakukan interupsi dan bertanya soal kuorum tidaknya setiap rapat paripurna," ujar Mangapul Purba.

Ia menegaskan, tata tertib persidangan tidak hanya mengikat anggota DPRD, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam rapat paripurna, termasuk kepala daerah. Forum paripurna merupakan ruang konstitusional yang menentukan lahirnya keputusan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Anggota dewan Dapil Pematangsiantar dan Simalungun itu juga menyoroti pentingnya kehadiran gubernur hingga seluruh tahapan pembahasan pertanggungjawaban APBD selesai, termasuk penandatanganan keputusan bersama.

"Semestinya gubernur tetap berada di ruang sidang sampai seluruh tahapan selesai, termasuk penandatanganan keputusan bersama eksekutif dan legislatif pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut Tahun Anggaran 2025," katanya.

Namun Mangapul mengingatkan agar polemik tersebut tidak digiring menjadi persoalan antarpartai politik. Kritik yang disampaikan DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan, bukan serangan politik terhadap individu maupun partai tertentu.

Ia menambahkan, perhatian publik seharusnya tidak hanya berhenti pada persoalan teknis persidangan, tetapi juga pada kepatuhan seluruh pihak terhadap tata tertib lembaga legislatif, termasuk kepala daerah.

"Perlu diketahui, sikap politik Fraksi PDI Perjuangan telah disampaikan secara resmi melalui pandangan fraksi. Karena itu, perdebatan mengenai kuorum maupun interupsi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan persoalan lain yang dinilainya lebih mendasar," pungkasnya.(*).

Gubernur Sumut Ajak Umat Islam Teladani Rasulullah

Erry Nuradi dan Bobby Nasution Ramaikan Gerakan #2019 Kita Tetap Bersaudara dan Selamanya

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Tidak Korum, Rapat Paripurna R-APBD 2019 dan Hasil Reses Batal di DPRD Medan