Buruh KSPSI AGN "Geruduk" DPRD SU Desak UU Pelindungan Ketenagakerjaan Dikawal

Medan(harianSIB.com)

Seratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Sumut "menggeruduk" Gedung DPRD Sumut, Selasa (6/10/2026), mendesak wakil rakyat mengawal kepentingan pekerja dalam pengesahan dan pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional buruh di berbagai daerah. Massa menilai regulasi baru itu sangat dinantikan pekerja, termasuk sekitar 80 persen buruh di Sumut, untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam hubungan kerja.

Pengurus KSPSI AGN Sumut Muhammad Yusuf mengatakan, aksi tersebut merupakan aksi keempat yang digelar di DPRD Sumut untuk menyuarakan kepentingan buruh.

"Ini aksi nasional. Hari ini seluruh Indonesia bergerak untuk mendesak agar RUU Ketenagakerjaan segera disahkan," tegasnya.

Baca Juga:

• Massa FSPMI Unjuk Rasa ke DPRD SU Desak Dewan Kawal Pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Massa kemudian diterima Ketua Komisi E DPRD Sumut Subandi. Dalam pertemuan itu, Subandi berjanji merespons dan meneruskan aspirasi buruh kepada pihak terkait.

Buruh juga meminta Subandi menghubungi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar mengetahui langsung aksi serta tuntutan buruh Sumut. Jangan sampai suara buruh hanya berhenti di DPRD Sumut.

Selain DPRD Sumut, massa menghubungi Ketua DPD Partai Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo, untuk meminta komitmen mengawal substansi aturan ketenagakerjaan.

Ade Jona menyatakan siap ikut mengawal pembahasan dan pelaksanaan regulasi, termasuk mencermati pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

Massa secara khusus mengingatkan potensi munculnya "pasal siluman" yang merugikan buruh dalam draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Mereka meminta seluruh ketentuan yang menyangkut kepentingan pekerja dibahas secara transparan dan tidak disusupi aturan yang merugikan buruh.

"Kami akan terus mengawal. Jangan sampai ada pasal yang tiba-tiba muncul dan merugikan buruh," tegas Yusuf seraya mengingatkan DPRD Sumut agar tidak mengabaikan aspirasi pekerja.

Aksi berlangsung bersamaan dengan rapat paripurna DPR RI di Jakarta yang akhirnya menyetujui dan mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang, setelah pembahasan Panja Komisi IX DPR RI dirampungkan pada Senin (5/10/2026).

Usai menyampaikan aspirasi di DPRD Sumut, massa membubarkan diri dan bergerak menuju Kantor Gubernur Sumut untuk melanjutkan aksi dengan menyampaikan tuntutan serupa kepada Pemprov Sumut.

Mereka mengancam kembali turun dengan jumlah massa lebih besar jika aspirasi buruh tidak mendapat respons.(*)

Massa FSPMI Unjuk Rasa ke DPRD SU Desak Dewan Kawal Pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Massa Buruh di Sumut "Kepung" DPRD SU, Desak DPR RI Sahkan RUU Ketenagakerjaan Pro Buruh

Massa Buruh "Banjiri" Gedung DPRD SU Tuntut Hapus Biaya Gugatan PHI Jangan Bebani Korban PHK

Massa KSPI Sumut "Kepung" Gedung DPRD Sumut, Sampaikan 10 Tuntutan

Dimutasi dan Diberi SP-1, Dua Buruh PTPN IV Bah Butong Mengadu ke Pdt Penrad Siagian

Buruh SBNI 'Guncang' Gedung DPRD Sumut, Tuntut RUU Berpihak pada Buruh