Ketika UU Perampasan Aset Disahkan, Siapa yang Paling Gelisah?

Dari Follow the Suspect ke Follow the Money

Indonesia sebenarnya bukan tanpa instrumen hukum untuk merampas hasil kejahatan. Hukum pemberantasan korupsi dan rezim tindak pidana pencucian uang telah memberikan dasar bagi penyitaan dan perampasan aset dalam perkara pidana. Namun, persoalannya adalah kejahatan ekonomi berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan sistem hukum mengejar kekayaan yang telah dipindahkan.

Pelaku dapat melarikan diri. Perusahaan dapat ditutup. Rekening dapat dipindahkan. Aset dapat dialihkan kepada pihak lain. Kekayaan dapat ditempatkan di berbagai yurisdiksi. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap orang.

Paradigmanya harus bergeser dari sekadar follow the suspect menjadi follow the money. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga ke mana uang bergerak, siapa penerima manfaat sebenarnya, bagaimana aset diperoleh, dan siapa yang pada akhirnya menguasainya.

PPATK mencatat bahwa sepanjang Januari–Desember 2025 mereka menyampaikan 1.540 produk intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga terkait. Produk tersebut terdiri atas hasil analisis, informasi, dan hasil pemeriksaan.

Data tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kemampuan untuk membaca pola transaksi keuangan. Tantangannya adalah memastikan informasi tersebut tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi penegakan hukum dan pemulihan aset.

Siapa yang Paling Gelisah?

Halaman:

1

2

3

4

5

6

7

Tampilkan Semua

Editor

: Redaksi

SHARE:

Tags

BPN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Pajak KPK Kejaksaan PPATK Polri hukum indeks persepsi korupsiUU Perampasan aset

beritaTerkait

REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri

Penolakan Eksepsi Flora Simbolon Dianggap Ciderai Tatanan Hukum

Polri dan Pemprov Papua Dapat Nilai Terendah dalam Survei Integritas KPK

Suporter Indonesia Butuh Payung Hukum

Penegak Hukum Diminta Usut Dugaan Penyelewengan Dana UPTD Metrologi Disperindag Binjai

Hasto: Kepala Daerah Dukung Jokowi Bukan Berarti Kebal Hukum

komentar