Pemprov Sumut dan Pemko Medan Belum Alokasikan Anggaran Pendidikan Sesuai UU

Jakarta (SIB) -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, saat ini belum mengalokasikan  anggaran untuk pendidikan sesuai dengan Undang-Undang (UU). Sementara masalah lain,  masih ditemukan "siswa gelap", dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017- 2018.

Anggota DPR RI dari Dapil I Sumut Dr.Sofyan Tan menyatakan hal itu kepada wartawan SIB di Jakarta, ketika dipertanyakan bagaimana kondisi mutu atau kualitas pendidikan di Sumut dewasa ini.

Politisi PDI-P ini mengemukakan, Pemrov Sumut hanya mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebanyak Rp 100 miliar lebih atau sekira  2,5 persen dari APBD sebesar  Rp 8,7 triliun lebih.

Jauh berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta yang mengalokasikan anggaran sebanyak 22 persen dari APBD. 

Hal ini diketahui, ketika wakil rakyat DPR RI,  yang  membidangi pendidikan melakukan kunjungan kerja ke Pemprov DKI Jakarta baru baru ini.

"Tak usah sama dengan DKI Jakarta. Ikuti Undang Undang saja, yang menyebut alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 20%, kata Sofyan Tan sambil
menambahkan, pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan aturan  ini sebagai gambaran dan mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah belum begitu peduli terhadap pendidikan.

Diakuinya, anggaran pendidikan untuk daerah Sumut itu sangat kecil, sehingga tidak usah heran kalau infrastruktur untuk mendudukung mutu pendidikan  di daerah itu belum memadai sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan besar di daerah  inti kota dan luar kota. Belum lagi, kualitas atau mutu tenaga guru yang belum memadai.

"Tak usah heran,  guru SD dan SMP masih ada yang mendapat honor antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000 sebulan," katanya.

Menurut Sofyan Tan, mengenai anggaran ini sudah pernah dibicarakan dengan Pemprov Sumut dan Pemko Medan belum lama ini.

Terkait, masih maraknya masalah ijazah palsu yang dikeluarkan beberapa Perguruan Tinggi (PT) di  Indonesia,  Sofyan menyatakan, akan tetap sulit ditangani kalau tidak ada kerjasama instansi terkait. 

Makanya, di samping pengawasan  lebih diefektifkan, harus dibarengi dengan sikap dan tindakan yang  tegas  bagi  Perguruan Tinggi yang mengeluarkan ijazah palsu.

"Kalau terdapat bukti, langsung tutup saja, jangan ada toleransi," tukas  Sofyan Tan, sambil menyebutkan, tindakan yang tegas dan hukuman yang berat akan menimbulkan efek jera. Tentang ijazah palsu ini, Sofyan Tan berjanji akan membawanya ke forum Rapat Kerja (Raker) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dia membenarkan, sepanjang  ijazah atau diploma masih dikaitkan dengan kenaikan golongan dan jabatan, masalah ijazah palsu sangat sulit diatasi.

Makanya dia berharap, kasus seperti ini segera disidik, dan jika terbukti supaya diambil tindakan tegas.

PERLU ANGGARAN
Menanggapi anggaran pendidikan yang disebutkan Sofyan Tan, Kadis Pendidikan Sumatera Utara, Arsyad Lubis mengatakan, pendidikan di Sumut sangat memerlukan anggaran yang memadai. Artinya, anggaran yang dialokasikan saat ini belum mencukupi.

"Apalagi SMA/SMK sudah beralih ke Dinas Pendidikan Sumut. Jadi pendidikan di Sumut sangatlah memerlukan anggaran dan perlu ditambah," kata dia.

Menurut dia, anggaran Rp144 miliar dari APBD untuk pendidikan di Sumut sangatlah minim. "Ada 699 sekolah SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota. Dengan anggaran segitu sangatlah minim," sebutnya.

Apalagi, kata dia, honor guru belum ditampung dalam anggaran itu. "Kita juga membentuk 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kabupaten/kota. Di situ kan dibutuhkan dana operasional atau perbaikan, jadi sangat butuh anggaran," terangnya.

Penggunaan dana itu sendiri, sebut Arsyad, untuk pengadaan sarana dan prasarana, untuk pengadaan SMK, seleksi O2SN, Olimpiade Sains. "Misalnya untuk internet, peralatan, praktik, workshop," tambah Kadis.  (J01/A18/l/l)